Musi Rawas, jurnalisbengkulu.com – Capaian prestasi kembali diraih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura) sehingga menjadikan daerah ini terus membahana di Persada Nusantara.

Untuk pertama kalinya, Kabupaten Musi Rawas (Mura) mendapatkan Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2019.

Pencapaian yang luar biasa diraih oleh Pemkab Musi Rawas, dengan mendapatkan predikat kategori zona hijau dengan total nilai 96,89 dari presentase nilai tertinggi 100,00. Penghargaan Predikat

Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau kepada Kabupaten Musi Rawas tersebut diberikan Ombudsman Republik Indonesia, Rabu (27/11) di Grand Ballroom, JS Luwansa Hotel Jakarta Jalan HR Rasuan Said, Jakarta.

“Alhamdulillah dengan semangat AK5 (Ayo Kerja, Kerja. Kerja, Kerja dan Kerja) kita akhirnya mendapatkan Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2019 ini.

Semoga akan menjadi penyemangat kita untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat menuju Musi Rawas Sempurna,” ungkap Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan.

Dijelaskan Bupati, komitmen untuk memenuhi standar pelayanan public, sesuai UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang lebih membanggakan lagi, dari enam Kabupaten/Kota di Sumsel yang masuk kategori zona hijau Ombudsman, Kabupaten Musi Rawas. Provinsi Sumatera Selatan.

Bupati berharap, dengan adanya penghargaan tersebut  akan semakin menambah motivasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk bekerja optimal menghadirkan penyelenggaraan  pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan  publik yang prima kepada masyarakat.

Turut mendampingi Bupati, Inspektur Kabupaten Mura, Alexander Akbar mengatakan Survey kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI merupakan acuan utama standar pelayanan publik. Pemenuhan standar pelayanan publik sebagai filter dan upaya awal pencegahan pungli dan maladministrasi.

“Oleh karena itu, standar pelayanan publik penting sebagai hak warga negara dan penduduk. Sehingga, dengan dipenuhinya standar pelayanan publik maka ini merupakan langkah pertama untuk mencegah pungli dan maladministrasi,” ucap Alexander Akbar.

Acara tersebut dihadiri oleh Menko Bidang Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Fachrul Razi, Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rifai, Dubes Belanda,Ketua Komisi II DPR RI,seluruh komisioner Ombudsman RI serta Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah penerima penghargaan.(Herdianto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here