Kaur, JB – Aprin Taskan Yanto dari Aktivis Bengkulu Raflesia (ABR) mempertanyakan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur terkait tindaklanjut persoalan keluh kesah, serta isu yang beredar di kalangan masyarakat saat ini.
Aprin menyebut, banyaknya
permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat membuat dirinya bertanya-tanya kemana ‘Kebijaksanaan Palu Dewan Kaur yang terhormat tersebut, soal kepentingan rakyat.
“Ya, kita sebagai kontrol sosial yang selalu memantau kinerja pemerintah Daerah agar Dewan Kaur segera menindaklanjuti permasalahan yang ada di Kaur saat ini. Seperti kejelasan perusahaan PT. Desa Ria sekarang kok malah diam, tindaklanjut RT/RW tambak udang, banyaknya BumDes mati suri, pembangunan DD dari tahun 2019 dan 2020 belum selesai dan ini bisa selalu terjadi tiap tahunnya, ” tanya Aprin Taskan Yanto pemilik media online indonesiadetik.com itu.
Tak hanya itu, lanjut ATY. Banyaknya Pembangunan di kabupaten Kaur tak berfungsi dimana pengawasannya serta nasip SMPN 35 Bording School Kaur, ditambah kemarin
OTT NIPD, realisasi Dana Penanganan covid-19 di RSUD, BPBD dan Dinkes perlu pantauan wakil rakyat.
“Ada juga Dinas yang tidak punya anggaran saat ini, terakhir hasil Reses DPRD dan perjalan dinas luar (DL) yang sering sekali dalam tiap bulannya memakan anggaran daerah Kaur selama ini hasilnya apa untuk rakyat,” tanya Dia lagi agar Dewan Kaur segera mengindahkan keluh masyarakat Kaur saat ini, pada senin (8/3/2021).
Selain itu, Aprin juga menilai dengan adanya keluhan Forum Media Online Kaur (FMOK) yang menjadi sorotan nilai publikasi dengan dihargai Rp. 300.000 tentunya ini menjadi catatan yang buruk bagi pengusaha media online.
“Sejauh ini, Dewan Kaur belum ada bukti nyata keberpihakan kepada masyarakat kaur khususnya rekan Pers. Untuk itu pihak kami (forum media online Kaur) minta hearing dengan Dewan Kaur, agar hati nurani dari 25 orang wakil rakyat tersebut digugah hatinya untuk memikirkan rakyat, bukan kepentingan peribadi saja,” tegas ATY. (***)
