Kanwil Kemenkumham Bengkulu Sukses Gelar Penyuluhan Hukum Netralitas Aparatur Pemerintah

Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Kanwil Kemenkumham Bengkulu telah sukses menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) dengan tema “Menciptakan Netralitas Aparatur Pemerintah Dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024” di Aula Soekarno pada Selasa (23/1/2024).

Dalam upaya mencapai netralitas, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Santosa), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Andrieansjah), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Teguh Wibowo), serta pejabat struktural, JFT Penyuluh Hukum, Camat, Lurah, dan Kepala Desa di Provinsi Bengkulu.

Pemateri utama dalam penyuluhan ini adalah JFT Penyuluh Hukum Madya (Andrey Pramudia), Bawaslu Provinsi Bengkulu (Eko Sugianto), dan dimoderatori oleh JFT Penyuluh Hukum Madya (Edi Oktaviar). Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum (Sofyan) menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam mewujudkan Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024 sebagai sarana integrasi bangsa.

Dalam sambutan Kick off Penyuluhan Hukum Serentak, Sofyan menekankan pentingnya sikap jujur dan netralitas aparatur negara dalam proses pemilu/pilkada. Eko Sugianto dari Bawaslu menjelaskan peran lembaga tersebut sebagai pintu masuk utama dalam menangani netralitas ASN selama pemilu. Meskipun situasi politik memanas, ASN diingatkan untuk tetap profesional dan tidak memihak pada kontestan politik.

JFT Penyuluh Hukum Andrey Pramudia menjelaskan prinsip netralitas ASN yang melibatkan ketidakberpihakan, kebebasan dari pengaruh, dan sikap imparsial. Di UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, dijelaskan bahwa Pegawai ASN wajib menjaga netralitas, yang berarti tidak berpihak dan tidak memihak pada kepentingan politik. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, memperkuat pemahaman peserta.

Penyuluhan Hukum Serentak, diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dilaksanakan serentak di 33 Kantor Wilayah dan 66 titik pelaksanaan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat serta membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup pemerintah, sehingga Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *