Pastikan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Elisa Diproses, Bawaslu: Kita Bahas Bersama Gakkumdu

Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu memastikan akan melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Elisa Ermasari, S.Mn.

Sebelumnya Tim kuasa hukum Def Tri Hardianto, Fitriansyah SH, Oky Alex Sartono SH dan Jafni Farma SH melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Elisa Ermasari di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma.

Saat ditemui Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkul, Eko Sugianto, SP, M.Si mengatakan, berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran tersebut, pihaknya dalam dua hari ini sudah melakukan kajian awal dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil.

“Kajian yang dimaksud tentunya sesuai dengan makanisme penangangan pelanggaran, yang diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu),” ungkap Eko, Selasa 06 Februari 2024.

Selain Eko, menuturkan berangkat dari hasil kajian tersebut, langkah berikut yang dilakukan pihaknya yakni meregister dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan itu.

“Setelah hari ini teregister, Rabu besok 07 Februari 2024 barulah kita bahas bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” kata Eko.

Disinggung soal laporan, Eko menerangkan, yang dilaporkan yakni dugaan pelanggaran dalam tahapan kampanye. Dimana terlapor (Elisa, red) diduga menggunakan metode kampanye diluar ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum. Adapun bukti yang dilampirkan kata Eko bahan kampanye yang tidak diatur dalam PKPU

“Sesuai ketentuan itu harusnya bahan kampanye yang dibagikan berupa pakaian, alat makan dan minum, penutup kepala dan stiker. Tapi dalam laporan, terlapor diduga membagikan di luar PKPU tersebut,” singkat Eko.

Dalam pembahasan ini dikatakan Eko, akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam kurun waktu 1 x 24 jam.

“Dari sana, mekanisme selanjutnya ada proses klarifikasi dengan memanggil terlapor, pelapor, saksi, serta mendalami alat bukti. Kita punya waktu selama tujuh hari, dan jika belum selesai bisa diambah tujuh hari kerja lagi,” pungkas Eko. (Saprian Utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *