Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, Rabu (12/11/2025)
Kaur, Jurnalisbengkulu.com – Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I didampingi Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kaur Evana Toursyahdia, S.IP mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, Rabu (12/11/2025). Rapat tersebut diikuti secara virtual dari ruang kerja Wabup Kaur.
Rakornas yang digelar di Ruang Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jakarta, dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dalam arahannya, Wapres menekankan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia.
Wapres menyoroti pentingnya intervensi sejak dini terhadap remaja putri, calon pengantin, hingga ibu hamil. Upaya ini dinilai sebagai fondasi penting dalam mencegah risiko stunting sejak sebelum kelahiran.
Ia juga menegaskan perlunya mencegah pernikahan dini serta memastikan pelayanan kesehatan ibu hamil berjalan optimal, mulai dari pemeriksaan kehamilan minimal enam kali, pemantauan gizi, pemberian ASI eksklusif, MPASI, hingga imunisasi lengkap.
“Penanganan stunting harus komprehensif. Selain kesehatan, faktor tempat tinggal, sanitasi, air bersih, dan drainase juga harus menjadi prioritas,” tegas Wapres.
Wapres juga menekankan pentingnya kesamaan data antarinstansi. Menurutnya, kebijakan penanganan stunting harus berbasis data akurat dan terpadu agar tepat sasaran.
“Semua stakeholder harus memiliki satu basis data yang disepakati bersama. Jangan sampai data berbeda-beda,” ujar Gibran.
Selain itu, ia meminta agar program prioritas Presiden Prabowo seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat dan disempurnakan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa prevalensi stunting nasional tahun 2024 turun menjadi 19,8 persen angka terendah dalam satu dekade terakhir. Ia menegaskan penurunan ini merupakan hasil kerja lintas sektor, mulai dari pusat hingga desa.
“Penanganan stunting adalah kerja bersama. Tidak bisa hanya satu kementerian,” tegas Menkes.
Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid memastikan bahwa Kabupaten Kaur terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka stunting. Pada 2024, angka stunting Kaur tercatat sebesar 15,9 persen.
“Angka ini menjadi acuan kami memperkuat langkah percepatan pada 2025. Kami berkomitmen menekan angka stunting melalui program terpadu lintas sektor,” ujar Wabup.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kaur, Wabup menerangkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan intervensi terhadap 166 kasus stunting di berbagai kecamatan. Penanganan dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif dengan pendekatan keluarga berisiko berdasarkan data by name by address.
Wabup Abdul Hamid menegaskan tekad Pemkab Kaur untuk mewujudkan Zero New Stunting pada 2025 melalui pengawasan ketat, intervensi cepat, dan pendampingan intensif kepada keluarga.
“Tidak boleh ada kasus stunting baru. Pemerintah Kabupaten Kaur siap melaksanakan pengawasan dan intervensi menyeluruh,” tandasnya. (M25)
