Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, di Balai Raya Semarak, Kamis (13/11).
Bengkulu, Jurnalisbengkulu.com — Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin ketat. Tahun 2026, Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan menurun hingga Rp347,93 miliar, sehingga Pemprov menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat efisiensi dan inovasi dalam perencanaan anggaran.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan bahwa kondisi fiskal ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk menata kembali prioritas dan memperkuat efektivitas penggunaan anggaran.
“Situasi ini memang menantang, tapi juga membuka ruang untuk berinovasi. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Herwan saat membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, di Balai Raya Semarak, Kamis (13/11).
Herwan menekankan bahwa di tengah penurunan TKD, pemerintah daerah tetap berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan melalui Program Jalan Mulus, yang dinilai menjadi kunci pergerakan ekonomi daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, M. Rizqi Al Fadli, menuturkan bahwa Pemprov Bengkulu akan memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk menjawab keterbatasan fiskal tersebut.
“Penurunan dana pusat bukan berarti kita berhenti membangun. Justru ini menjadi dorongan untuk melakukan efisiensi, memperbaiki akurasi perencanaan, dan memastikan belanja daerah benar-benar produktif,” jelas Rizqi.
Melalui strategi fiskal yang lebih tajam dan inovatif, Pemprov Bengkulu optimistis dapat menjaga kesinambungan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. (M25)
