Entry Meeting Audit LKPD 2025 di di Aula Command Centre Kabupaten Kepahiang
Kepahiang, Jurnalisbengkulu.com – Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 resmi diawali melalui entry meeting yang digelar di Aula Command Centre Kabupaten Kepahiang, Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memastikan proses audit berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Wakil Bupati Kepahiang, Sekretaris Daerah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pertemuan ini juga melibatkan tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Entry meeting ini bertujuan menyamakan persepsi antara BPK dan pemerintah daerah terkait mekanisme pemeriksaan, termasuk dukungan data dan dokumen yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung. Sinkronisasi ini dinilai penting untuk memperlancar jalannya pemeriksaan serta meminimalisir kendala teknis di lapangan.
Dalam arahannya, Ketua DPRD menekankan pentingnya disiplin dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebutkan bahwa penerapan sistem digital, termasuk SDPDRI, menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan akuntabilitas. Melalui sistem tersebut, proses pengelolaan keuangan diharapkan lebih terbuka, efisien, dan mudah dipantau.
Sementara itu, pihak BPK menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Selain itu, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, termasuk platform Big Data Analitik, guna memastikan keakuratan dan validitas data keuangan yang disajikan.
Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh proses audit. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan kesiapan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas laporan keuangan.
Melalui entry meeting ini, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya ini diharapkan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik serta mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. (M25)
