Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto Suprianto didampingi Wakil Ketua I Marliadi Donga Mark dan Wakil Ketua II Alamsyah Alamsyah M TPd membuka rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bengkulu terhadap Pengantar Nota Keuangan Walikota Bengkulu atas RAPBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
Dalam rapat ini, Suprianto mempersilahkan masing-masing Fraksi untuk menyampaikan dan menyerahkan laporan pandangan umum fraksinya, dimulai dari Fraksi PAN yang dibacakan Kusmito Gunawan , Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Fatmawati Hamtian , Fraksi PKS yang dibacakan oleh H. Muryadi M Rejab , Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Sutardi Aba Ku , Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Elvin Yanuar S , Fraksi Partai Hanura yang dibacakan oleh Bambang Hermanto Bams Ha , Fraksi Partai Nasdem yang dibacakan oleh Hj. Baidari Citra Dewi , Fraksi PKB yang dibacakan oleh Jaya Marta Dang Jhon , serta Fraksi Persatuan Perjuangan yang dibacakan oleh H. Ariyono Gumay.
Secara umum pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD menitikberatkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2022 harus memberikan stimulus guna memulihkan ekonomi dan anggaran serta kegiatan di OPD hendaknya dilakukan secara efisien.
Fraksi PAN antara lain meminta Pemerintah Kota untuk menuntaskan program vaksinasi secara gratis dengan sistem door to door serta melibatkan TNI dan Polri.
Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota untuk lebih proaktif dalam memperoleh dana dari pusat demi kemajuan pembangunan Kota Bengkulu. Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota mencabut Perwal Nomor 43 tahun 2019 tentang Biaya Perolehan Atas Tanah dan Bangunan karena merupakan rekomendasi Badan Anggaran terhadap KUA dan PPAS APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
Sementara Fraksi Golkar menitikberatkan pada RAPBD sudah seharusnya mengacu pada RPJMD yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama karena merupakan dokumen pembangunan jangka menengah daerah. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Kota untuk meminta bantuan dari Kementerian PUPR untuk melakukan normalisasi dan pengelolaan Sungai Bengkulu yang kerap banjir. Fraksi Partai Hanura meminta Pemkot mengambil langkah untuk memulihkan ekonomi di Kota Bengkulu akibat pandemi Covid 19.
Sedangkan Fraksi Nasdem menyetujui RAPBD dibahas ditingkat selanjutnya. Fraksi PKB meminta Pemkot benar-benar melaksanakan program yang tertuang dalam RPJMD serta dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Dan Fraksi Persatuan Perjuangan meminta Pemkot mengevaluasi pembentukan Tim Percepatan Kota Bengkulu yang menghabiskan sekitar Rp 1,5 Milyar untuk pembayaran gaji, sehingga Fraksi Persatuan Perjuangan belum dapat menyetujui Nota Keuangaj Walikota terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2022 sampai Pemkot dapat menjelaskan hal-hal yang menjadi catatan Fraksi Persatuan Perjuangan.
Sebelum menutup rapat paripurna, Ketua DPRD menyampaikan bahwa pandangan umum Fraksi-fraksi merupakan ruang untuk memberikan masukan dan fungsi dari DPRD Kota Bengkulu terhadap kebijakan pembangunan daerah secara berkesinambungan. (ADV)
