Pertemuan langsung antara Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (26/1).
Bengkulu, Jurnalisbengkulu.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengintensifkan upaya memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui pertemuan langsung antara Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (26/1).
Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi pusat dan daerah dalam mempercepat pelaksanaan program perumahan di Bengkulu, khususnya yang menyasar kelompok masyarakat kecil. Gubernur Helmi Hasan menilai, kebutuhan perumahan layak di Bengkulu masih memerlukan perhatian serius agar pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkeadilan.
Dalam dialog tersebut, Helmi Hasan menyampaikan bahwa Bengkulu memiliki nilai historis yang kuat bagi bangsa Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam memperoleh porsi program pembangunan nasional yang seimbang, termasuk di sektor perumahan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kebijakan afirmatif dan pendampingan langsung dari pemerintah pusat.
Gubernur juga menekankan pentingnya kunjungan lapangan dari Kementerian PKP ke Bengkulu agar perumusan program perumahan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Menurutnya, kehadiran langsung di lapangan akan memberikan gambaran nyata mengenai persoalan hunian yang dihadapi warga.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ia memastikan bahwa kunjungan kerja ke Bengkulu telah masuk dalam agenda kementerian dalam waktu dekat. Kunjungan tersebut direncanakan untuk meninjau langsung pelaksanaan program bedah rumah, rumah subsidi, serta skema pembiayaan perumahan melalui KUR.
Maruarar juga menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mempercepat akses pembiayaan rumah subsidi yang mudah dan terjangkau, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik pembiayaan tidak resmi yang merugikan.
Pertemuan ini turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos serta jajaran pejabat Eselon I Kementerian PKP, sebagai bagian dari penguatan sinergi antarwilayah dalam pembangunan sektor perumahan nasional. (M25)
