Kepahiang, jurnalisbengkulu.com – Pemerintah Pusat terus berupaya mengucurkan anggaran pembangunan desa melalui Dana Desa (DD) yang cukup besar, rata-rata Rp. 1 Milyar setiap Desa. Dengan dana tersebut Pemerintah Desa diharapkan mampu mengelolanya dengan sebaik mungkin tanpa ada penyimpangan anggaran demi kepentingan masyarakat Desa.
Namun berbeda dengan Desa Penanjung Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Di desa ini, masyarakat melaporkan ulah Pemerintah Desa, karena diduga banyak penyimpangan anggaran yang terjadi di Desa tersebut.
Diantaranya, masyarakat mempermasalahkan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jalan rabat beton yang menelan dana kurang lebih Rp. 190 juta tahun 2022 dan 2023, alasan masyarakat desa tersebut dikerjakan asal asalan.
Menurut keterangan, salah satu masyarakat desa yang enggan disebut namanya, dari dokumentasi poto yang dihimpun, pada tahun 2022 dan 2023 banyak dugaan SPJ fiktif untuk pembangunan jalan rabat beton yang belum selesai dikerjakan sudah diserah terima oleh oknum Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Pemerintah Desa.
“Terkait adanya dugaan tersebut kami sudah melaporkan hal ini ke Kejari Kepahiang tahun 2023 lalu, namun belum ada kejelasan terkait laporan, saya selaku warga masyarakat berharap kepada aparat penegak hukum tolong ditindaklanjuti, ini telah merugikan negara, agar ke depannya oknum yang lain tidak semena mena terhadap pengelolaan Dana Desa yang per tahunnya mencapai milyaran rupiah,”
jelas kepada awak media.
Di lain kesempatan, warga lain juga mengatakan, bahwa dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan terhadap adanya indikasi yang tidak beres di Desa Penanjung Atas.
“Saya akan melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dari tahun 2021 hingga tahun 2023 ke Aparat Penegak Hukum Kabupaten Kepahiang dengan tembusan ke Polda Bengkulu dan Kajati Bengkulu,” jelasnya kepada wartawan, (17/5/2024).
Sementara itu, hingga berita ini terbit, pihak Pemerintah Desa belum dapat dikonfirmasi atas permasalahan tersebut.
Reporter : Caca Wawan
