Rapat koordinasi pengendalian inflasi dan Program 3 Juta Rumah
Kaur, Jurnalisbengkulu.com – Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan Program 3 Juta Rumah yang digelar secara daring, Selasa (3/3/2026) pukul 08.00 WIB di Aula Lantai II Setda Kaur.
Rakor tersebut diikuti Asisten II Setda Kaur bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, di antaranya perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop), Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Kepala Bagian Ekonomi.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori, menyoroti tren kenaikan harga sejumlah komoditas strategis seperti cabai rawit, beras, dan ayam ras di beberapa daerah. Ia meminta pemerintah daerah aktif memantau pergerakan harga mulai dari tingkat produsen, pedagang grosir, hingga pedagang pasar.
Menurutnya, pemantauan berjenjang penting dilakukan untuk menelusuri sumber kenaikan harga dan mencegah adanya praktik spekulasi maupun permainan harga. Ia juga menekankan bahwa menjelang Hari Raya Idulfitri, kenaikan harga tidak seharusnya terjadi apabila stok komoditas mencukupi.
Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan intensitas pengawasan distribusi, serta memastikan ketersediaan pasokan tetap aman guna menjaga daya beli masyarakat.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat tersebut juga menyoroti percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari agenda nasional penyediaan hunian layak dan terjangkau. Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemkab Kaur menyatakan siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan, serta mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan pembangunan sektor perumahan. (Adv/Wrd)
