Rakerda TPAKD 2025, yang berlangsung di Kantor OJK Bengkulu, Kamis (7/8)
Bengkulu, Jurnalisbengkulu.com – Hingga pertengahan tahun 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu mencapai angka fantastis sebesar Rp1,95 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 26.557 debitur yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bengkulu. Capaian ini dinilai sebagai hasil kerja optimal Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas inklusi keuangan di daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan bahwa Pemprov Bengkulu terus mendorong perluasan akses keuangan sebagai strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakerda) TPAKD 2025, yang berlangsung di Kantor OJK Bengkulu, Kamis (7/8).
“Ketersediaan akses keuangan yang inklusif menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, terutama UMKM,” ungkap Herwan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Sytia Dewi, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengimplementasikan roadmap TPAKD secara berkelanjutan.
Berbagai program unggulan telah dijalankan oleh TPAKD Bengkulu sebagai bentuk konkret dukungan terhadap inklusi keuangan. Di antaranya:
- Gerakan Pelajar Menabung (KEJAR)
- Ayo Ikut Berasuransi
- Edukasi Pasar Moda
- Kredit Melawan Rentenir (KPMR)
- One Village One Agent (Agen Laku Pandai)
- Asuransi untuk Petani, Nelayan, dan Peternak
- Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa wisata
Program KEJAR mencatatkan kinerja gemilang dengan 70.166 rekening pelajar aktif dan total simpanan mencapai Rp23,8 miliar hingga Juni 2025.
Atas kinerja gemilang di tahun 2024, TPAKD Bengkulu akan menerima penghargaan melalui TPAKD Award 2025. Penghargaan ini diberikan kepada TPAKD terbaik dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dan akan diumumkan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025.
TPAKD Bengkulu diharapkan terus menjadi pelopor dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayahnya. (M25)
