Bengkulu, Jurnalisbengkulu.com- Potensi ekonomi Pulau Enggano dinilai belum tergarap optimal akibat terhambatnya jalur distribusi hasil bumi. Hal ini mengemuka dalam Rapat Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (16/9).
Pulau Enggano memiliki komoditas unggulan seperti kelapa dan pisang kualitas ekspor, namun pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai menjadi hambatan utama pengiriman hasil bumi ke pasar. Situasi ini menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp500 juta per hari, akibat hasil panen yang membusuk di lokasi.
“Permasalahan utama kami bukan kekurangan pangan, tapi distribusi yang tersendat. Ini menyebabkan potensi ekonomi Enggano tidak bisa dinikmati secara maksimal,” ujar Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam forum tersebut.
Menko AHY menegaskan bahwa persoalan pendangkalan harus segera ditangani. Ia meminta Pelindo untuk menyelesaikan pengerukan tahap II pada minggu keempat November 2025, serta pekerjaan tambahan berupa normalisasi sand trap dan penanganan abrasi paling lambat 31 Juli 2026.
Selain itu, AHY menugaskan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat perizinan dan menyelesaikan adendum perjanjian konsesi dengan Pelindo, serta memastikan keberlanjutan rute perintis penerbangan dan pelayaran ke Enggano.
“Pembangunan tidak hanya soal proyek besar, tetapi bagaimana menjangkau wilayah terluar seperti Enggano yang memiliki peran strategis dalam rantai pasok ekonomi daerah,” ujar AHY.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Helmi juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur penunjang lain, seperti:
- Peningkatan kapasitas Bandara Fatmawati Soekarno untuk mendukung akses logistik udara,
- Percepatan pembangunan Tol Bengkulu–Sumatera Selatan sebagai jalur penghubung utama,
- Serta perbaikan jalan nasional sepanjang 12 km menuju Pelabuhan Pulau Baai yang saat ini rusak berat.
Pemprov Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Utara juga ditugaskan untuk melakukan pemantauan lapangan, memetakan kebutuhan logistik dan bantuan masyarakat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Satgas Daerah.
Sebagai wilayah terluar, Pulau Enggano memiliki posisi strategis dalam konteks pertahanan, logistik, dan ekonomi. Namun, infrastruktur dasar dan konektivitas yang masih minim membuat wilayah ini belum dapat berkembang optimal.
Rapat evaluasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong komitmen lintas kementerian dan lembaga dalam mengakselerasi pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Kita harus menjadikan Enggano sebagai contoh pembangunan berkeadilan. Potensinya besar, tinggal bagaimana negara hadir secara nyata,” tutup AHY. (M25)
