Rapat Kerja bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Kompleks Parlemen, Senin (17/11/2025).
Jakarta, Jurnalisbengkulu.com – Komite IV DPD RI menegaskan komitmen memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta mendorong percepatan penyaluran kredit bagi sektor riil dan UMKM dalam Rapat Kerja bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Kompleks Parlemen, Senin (17/11/2025).
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya terkait kebijakan moneter, intermediasi perbankan, dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, menegaskan bahwa sinergi antar lembaga merupakan kunci penguatan stabilitas dan percepatan pembiayaan nasional.
“Kami mendorong langkah konkret yang memperkuat stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terus meningkat,” ujarnya.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, memaparkan bahwa kinerja perekonomian Indonesia tetap solid meski tekanan global meningkat.
- Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 mencapai 5,04%
- Inflasi berada pada level 2,86%
- Nilai tukar Rupiah stabil
- Cadangan devisa berada pada posisi kuat
“BI akan terus menjaga stabilitas melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial,” tegas Perry.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa stabilitas industri jasa keuangan berada dalam kondisi sehat.
- CAR perbankan: 26,15%
- LCR: 205,94%
- Pertumbuhan kredit: 7,70% (yoy)
- Porsi kredit UMKM: 18,37%
- Penempatan dana pemerintah: Rp185,87 triliun
Mahendra menegaskan OJK terus mendorong peningkatan porsi kredit UMKM agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Wakil Ketua Komite IV, Novita, menekankan bahwa percepatan pembiayaan UMKM harus menjadi prioritas nasional.
“Pertumbuhan kredit masih perlu ditingkatkan, khususnya untuk UMKM, konsumsi, dan sektor-sektor prioritas pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital, termasuk pemanfaatan QRIS dan BI-FAST untuk memperluas akses pembiayaan di daerah.
Dalam sesi konferensi pers, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mengungkapkan bahwa penyaluran dana pemerintah belum memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha kecil.
“Dana Rp200 triliun itu sudah terealisasi 75 persen di Bank Mandiri dan BTN, dan sebentar lagi bisa 100 persen. Tapi pertumbuhan kredit justru banyak dinikmati korporasi besar, sementara UMKM dan konsumsi justru turun,” tegasnya.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi triwulan III sebesar 5,04% lebih rendah dari triwulan sebelumnyamenunjukkan bahwa penyaluran dana belum menyentuh sektor UMKM secara maksimal.
Karena itu, Komite IV meminta OJK memperketat pengawasan agar penyaluran kredit lebih fokus pada usaha kecil.
Nawardi juga menegaskan pentingnya perbankan menurunkan suku bunga kredit agar transmisi kebijakan moneter dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Perbankan harus memberikan kemudahan-kemudahan kredit terutama bagi usaha kecil, menengah, dan kelompok ekonomi terbawah,” tuturnya.
Komite IV DPD RI memastikan akan terus mengawal sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025–2026 berlangsung lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. (M25)
