Kepahiang, jurnalisbengkulu.com – Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan,SP didampingi Wakil Ketua II DPRD Drs.H.M Thobari Mu’ad,SH mengikuti rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepahiang Pembahasan Ideologi Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) diruang rapat Bupati Kepahiang pada Kamis (27/02/2020).
Dikatakan Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP, dalam memasuki tahun politik, Pemerintahan dan Forkopimda untuk dapat melaksanakan pengamanan saat Pilkada.
“Saya ingin jelaskan kepada masyarakat bahwa kita bersama sebagai unsur Pemerintahan dan forkopimda ini konsen untuk menjaga Kabupaten Kepahiang, jangan sampai pada saat ini memasuki tahun politik dalam menghadapi Pilkada serentak masyarakat kita terprovokasi, permasalahan rumah sakit dua jalur misalnya, saya sepakat dengan bupati bahwa permasalahan Rumah Sakit ini sudah ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Windra.
Selain itu, Windra juga membahas tentang limbah medis Rumah Sakit yang harus ditangani dengan benar.
“Saya sepakat juga bahwa Rumah Sakit ini untuk kebutuhan kesehatan masyarakat luas tetapi kita pahami bersama UU 39 Tahun 2003 ini kan jelas bahwa RSUD dua jalur itu berada di wilayah Kabupaten Kepahiang artinya Rejang lebong harus tunduk pada aturan yang ada, terkait perijinan pengelolaanya harus ada MOu yang jelas, belum lagi kita bicara limbah medisnya jika RSUD ini dioperasionalkan efeknya bisa menimbulkan permasalahan lagi bagi warga masyarakat Kabupaten Kepahiang kalau tidak ditangani dengan benar,” ujar Windra.
Masalah lain, simpel saja parkir, lanjut Windra, kita ketahui bersama dari parkir ini saja bisa menimbulkan permasalahan, untuk diketahui yang namanya rumah sakit pasti banyak kunjungan, bisa kita bayangkan bersama bagaimana perasaan warga jalur dua melihat orang Curup menarik tarif parkir disitu, pemudanya misalkan pasti mereka beranggapan enak saja orang curup mengambil keuntungan dari tanah kita, hal-hal seperti ini jangan kita anggap sepele ini bisa memicu konflik sosial yang dulu pernah terjadi.
Ketua DPRD Kepahiang juga meminta pihak Kepolisian untuk memetakan kerawanan Pilkada agar tidak terjadi kriminal dan pelanggaran hukum dengan cara meningkatkan penjagaan perbatasan.
“Kepada pak dandim dan pak kapolres saya meminta untuk kembali memetakan potensi kerawanan menghadapi Pilkada ini jangan sampai ada masalah masalah kriminal dan melanggar hukum, perkuat kembali penjagaan di wilayah perbatasan mengingat kepahiang adalah wilayah sebagai jalur transportasi dan Perlintasan yang paling banyak dilalui”, Windra Purnawan.
Untuk diketahui, Rapat dipimpin Bupati Kepahiang Dr.Hidayatullah Sjahid,MM, Hadir Wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati,S.Sos, Kajari Kepahiang H.Lalu Syaifudin,MH, Dandim 0409 RL Letkol Inf.Sigit Purwoko,SE, Kapolres Kepahiang AKBP. Suparman,SIK.MAP, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Dr.Rimdan, Ketua KPU Kepahiang Mirzan Pranoto,S.Sos, Komisioner KPU Kepahiang Supran, Komisioner Bawaslu Kepahiang Zainal, Kabag Hukum Setda Eko,SH dan Kabag Pemerintahan Setda Kepahiang Iwan Zam Zam Kurniawan,SH.
(ADV)
