Kota Bengkulu,Jurnalisbengkulu.com — Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program prioritas nasional dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat. Hal ini terlihat dari kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Destita Khairilisani, ke Balai Kota Merah Putih, Jumat (10/10), dalam rangka evaluasi dan penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedatangan senator asal Bengkulu itu disambut langsung oleh Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, didampingi jajaran pejabat daerah, termasuk Plt Asisten III I Made Ardana serta Koordinator MBG Provinsi Bengkulu Gloria Erysa Meilinda Situmorang.
Dalam diskusi tersebut, Dedy memaparkan perkembangan signifikan program MBG di Kota Bengkulu, termasuk pendirian 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini telah melayani berbagai kalangan, mulai dari pelajar, ibu hamil, hingga balita.
“Program ini bukan hanya soal distribusi makanan. Ini soal masa depan generasi kita. Maka aspek higienitas dan keberlanjutan harus jadi perhatian utama,” tegas Dedy Wahyudi.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari program MBG, yang menurutnya mampu memberdayakan masyarakat lokal melalui penyediaan bahan pangan dan pembukaan lapangan kerja di sektor kuliner.
Sementara itu, Destita Khairilisani menilai pelaksanaan MBG di Kota Bengkulu sebagai contoh praktik baik (best practice) di tingkat nasional. Dari target 39 dapur MBG, 25 telah beroperasi dengan optimal. Ia menyebut pendekatan kolaboratif Pemkot Bengkulu sebagai faktor utama keberhasilan program ini.
“Kita melihat adanya keseriusan dari pemerintah kota dalam menjalankan amanah Presiden. Ini bisa menjadi model bagi daerah lain untuk mempercepat penanganan masalah gizi dan stunting,” ujarnya.
Selain itu, Destita menyerap berbagai masukan dari jajaran OPD Kota Bengkulu terkait kebutuhan teknis dan kebijakan untuk mendorong keberlangsungan program MBG. Ia berkomitmen membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda pembangunan manusia Indonesia, terutama dalam aspek kesehatan dasar dan kualitas sumber daya manusia. (M25)
