Rejang Lebong, jurnalisbengkulu.com – Polemik mengenai penyaluran bantuan sosial kembali mencuat di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Warga bersama sejumlah perangkat desa mengeluhkan ketidakmerataan serta dugaan kesalahan dalam penetapan penerima bantuan dari Dinas Sosial (Dinsos).
Salah satu warga, ZKR (57), yang telah puluhan tahun tinggal di desa tersebut, mengaku hidup dalam kondisi jauh dari kata layak. Namun, hingga kini, ia tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apa pun.
“Saya tinggal di sini sudah lebih dari 30 tahun, hidup serba kekurangan. Tapi entah kenapa, nama saya tidak pernah masuk sebagai penerima bantuan,” ungkap ZKR kepada awak media.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dusun I Desa Air Meles Bawah membenarkan adanya keluhan warga dan menyatakan bahwa pihak pemerintah desa sebenarnya sudah melakukan evaluasi data penerima bantuan. Namun, ia menyayangkan bahwa hasil evaluasi tersebut tidak diakomodasi dengan baik oleh pihak terkait, karena data yang digunakan tetap mengacu pada data lama yang dinilai tidak relevan lagi.
“Kami sudah usulkan pembaruan data, tetapi yang keluar tetap saja data lama. Ini membuat warga kecewa dan bingung,” jelasnya.
Permasalahan makin rumit ketika muncul dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pendamping desa. Pendamping resmi yang ditugaskan untuk Desa Air Meles Bawah atas nama Fauzan Abdul Gani, disebut-sebut tidak menjalankan tugasnya secara langsung. Sebaliknya, justru istrinya, Ibu Yuyun Naweri, yang aktif di lapangan.
“Yang ditugaskan itu Fauzan, tapi yang turun ke lapangan malah istrinya. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi?” keluh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga berharap ada transparansi dan evaluasi serius dari pihak Dinsos Kabupaten Rejang Lebong dan instansi terkait, agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, bukan hanya kepada yang ‘terdata’ tanpa verifikasi lapangan yang akurat.
Polemik ini menambah daftar panjang persoalan distribusi bantuan sosial di daerah. Diperlukan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat agar keadilan sosial dapat terwujud.
Reporter: hendri.g/amin .g/nf
