Kepahiang, jurnalisbengkulu.com – Pemerintah Desa Imigrasi Permu menggelar musyawarah Desa terkait stunting di balai Desa, Rabu (24/05/2023).
Kepala Desa Imigrasi Permu, M, Yunis mengatakan rembuk stunting ini merupakan salah satu rangkaian pra Musyawarah Desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2023.
“Juga menjadi amanat Pemerintah Pusat dan Kabupaten terhadap Pemerintah Desa agar memprioritaskan penggunaan Dana Desa tahun 2023 untuk pencegahan dan penanganan stunting,” ujar Kepala Desa.
Turut hadir dalam acara tersebut Camat Kecamatan Kepahiang, perwakilan dari Polres Kepahiang, Perwakilan Puskesmas nanti agung Tenaga Ahli Kabupaten, Aparatur Desa, BPD, PD, PLD, Kader Posyandu, Guru PAUD, PKK dan Bidan Desa.
Rembuk stunting ini sifatnya wajib dilaksanakan di setiap desa karna diinstruksikan langsung dari Pemerintah Pusat berdasarkan regulasi. Permasalahan stunting menjadi prioritas pemerintah dikarenakan masalah ini mempengaruhi kualitas SDM yakni terhambatnya tumbuh kembang anak.
Oleh sebab itu, program ini harus dilaksanakan secara konvergen atau terpusat, terpadu, terkoordinasi oleh berbagai lintas sektor, mengingat urgensi persoalan stunting ini, maka diwajibkan bagi Desa menuangkan dalam RKP Desa dan APBDes untuk memastikan adanya program penanganan dan pencegahan stunting.
“Langkah ini diambil dengan harapan dapat membangun kapasitas dan komitmen Pemerintah Desa dalam merencanakan, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi intervensi yang terpusat guna mengurangi angka gagal tumbuh anak. Hal ini menjadi penting sebab pencegahan dan penanganan stunting menjadi salah satu komitmen pencapaian pemerintah dalam tujuan Pembangunan berkelanjutan,” demikian tutup Kades.
Reporter : Anca
