Puskadaran Setjen DPD RI Soroti Tantangan Implementasi Program MBG
Jakarta, Jurnalisbengkulu.com – Pusat Kajian dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah tantangan krusial, terutama terkait kejelasan tata kelola, kewenangan daerah, dan mekanisme pengawasan. Hal itu mengemuka dalam diskusi bersama Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I serta Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Kepala Puskadaran Setjen DPD RI, Sri Sundari mengungkapkan bahwa forum tersebut menjadi wadah penting bagi DPD RI untuk menghimpun masukan dan aspirasi daerah sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan terkait program MBG.
“Program MBG bukan sekadar penyediaan makanan sehat. Ini merupakan instrumen strategis untuk menekan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, memperbaiki status gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM lokal,” ujar Sri Sundari.
“Untuk menguatkan program ini dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pengawasan, satuan pendidikan, pelaku usaha lokal, hingga masyarakat.”
Dalam diskusi tersebut, Direktur Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) Wilayah I, Harjito menekankan pentingnya pengawasan lapangan yang dilakukan secara konsisten pada seluruh tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan.
“Kami memastikan program berjalan tepat sasaran dan tepat guna sesuai standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Founder dan CEO CISDI, Diah Satyani juga menyoroti masih kaburnya aspek kewenangan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat sejumlah daerah kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kualitas makanan, keamanan pangan, dan pelibatan daerah harus menjadi perhatian utama. Penguatan tata kelola menjadi kunci agar MBG benar-benar memberi dampak nyata bagi kesehatan dan perkembangan anak,” jelas Diah.
Ia menambahkan bahwa sinergi komprehensif antara pusat, daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan program benar-benar menjawab kebutuhan para penerima manfaat.
Melalui forum ini, Puskadaran Setjen DPD RI menghimpun pandangan dan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat signifikan bagi anak-anak Indonesia sebagai penerima manfaat utama. (M25)
