Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar memperhatikan sisa waktu yang ada. Jangan sampai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) besar, karena tidak dapat direalisasikan.
Kepala Bidang Anggaran (BPKAD) Pemprov Bengkulu, MGS Rizki Al Fadli, S.Ip, menyampaikan APBD Perubahan 2023 terhitung hari ini sudah batas akhir, yaitu 15 hari kerja sejak diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) untuk dievaluasi R-APBD Perubahan 2023.
“Akan tetapi sampai sekarang Pemerintah Provinsi Bengkulu belum menerima konfirmasi lebih lanjut terkait SK evaluasi R-APBD Perubahan 2023,” ujar MGS Rizki Al Fadli sebelum melaksanakan rapat Banggar pembahasan R-APBD tahun 2024 di Ruang Rapat Lantai II VIP I Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (23/10/2023).
Yang jadi masalah diungkapkan Kepala Bidang Anggaran (BPKAD) Pemprov Bengkulu apabila ini lewat 15 hari. Menurut dia tidak mendapat petunjuk lebih lanjut dan juga tidak ada regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai lewat dari 15 hari itu, apa bisa Pemprov menetapkan sediri atau tidak. “Memang kita diminta untuk menunggu hasil itu,” ungkap Rizki.
Adapun kata Rizki, Kepala Bidang Anggaran, hasil komunikasi siang ini dengan Pihak Kemendagri, diusahakan dalam Minggu ini akan selesai, karena ada struktur birokrasi yang harus dilewati SK R-APBD Perubahan 2023.
“Kalau bercermin di R-APBD Perubahan tahun 2022 di tanggal 28 Oktober, artinya anggap saja sama dengan tahun kemarin di tanggal 28 insyaallah,” pungkas penerima penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berkinerja Baik Kategori Pejabat Administrator lingkungan Pemprov Bengkulu.
Untuk diketahui setelah turun dari Kemendagri R-APBD Perubahan akan dibahas di Banggar kemudian dilaksanakan persetujuan bersama dan hasilnya kita kirimkan kembali untuk memperoleh No. Registrasi Perda dan diterima oleh Pemprov baru bisa berlaku.(Saprian Utama, SH)
