Perekrutan TKS Satpol PP Mura, Diduga Tabrak Aturan Surat Edaran

Musi Rawas, jurnalisbengkulu.Com-Berdasarkan rilis LSM NGO Merah Putih Bersatu (MPB), bahwa perekrutan TKS Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Musi Rawas (Mura) Provinsi Sumatera dinilai berpotensi Penyalahgunaan Wewenang Jabatan.

“Surat sudah kita sampaikan ke Kantor Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Musi Rawas,”ujar Ketua LSM NGO MPB.

Sementara itu, dikonfirmasi Kasat Pol PP dan Damkar, mengatakan, pihaknya pada tahun 2019 sudah ada rencana hal itu sudah masuk dala DPA anggarannya.

“Benarnya ado rekrut TKS, bahkan itu sudah dianggarkan ditahun 2019 dalam DPA artinya sudah direncanakan, ditambahnya TKS ini karna bertambahnya damkar, bahkan itu dilantik oleh Bupati sendiri di Januari 2020,” tegas Marsnono Kasat Pol PP dan Damkar, Jum’at (08/05/2020).

Disinggung narasi laporan LSM NGO MPB terkait perekrutan puluhan TKS belum adanya dasar hukum, Kasat Pol PP dan Damkar, Marsono, membenarkan belum ada dasar hukum.

“Benar belum ada dasar hukumnya, namun karena ada penambahan Armada Damkar, makanya tetap mengrekrut TKS,”ujar Marsono

Surat Edaran. Di jajaran instansi pemerintah di seluruh Indonesia ditegaskan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia dilarang mengangkat tenaga honorer sejak tahun 2005 hal ini di tekankan dengan yang berbunyi :
“Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 ditegaskan kembali “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Kembali disinggung Surat Edaran, yakni penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kembali dirinya membenarkan mengenai hal tersebut

“Mengenai surat edaran mendagri, tersebut tentang pelarangan pengangkatan honor sejenisnyo itu benar, Namun yg kito rekrut adalah tks untuk kegiatan tentu perengrutan itu tidak membebani APBD,” Tandasnya.(HRD/Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here