KAUR, JB – Puluhan wartawan media online menuntut keadilan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Pasalnya, pada dua tahun terakhir media online sama sekali tidak mendapat anggaran publikasi.
Dilansir dari sidakkasus.com, wartawan senior, Rai Saputra, yang juga hadir di kantor PMD Kabupaten Kaur, sangat menyanyangkan media online di pandang sebelah mata oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kaur.
“Sangat menyayangkan ketimpangan dana Publikasi untuk Media Online Kabupaten Kaur. PMD sebagai Lading Sector Desa, seharusnya lebih bijak dalam membagi anggaran publikasi untuk media,” ujar Rai, Selasa (26/02/2019).
Hal senada juga dikatakan Sumantri, salah satu wartawan muda media online jurnalisbengkulu.com yang mengharapkan agar pihak pemerintah tidak memandang sebelah mata media online.
“Media online itu sama dengan media cetak dan elektronik punya legalitas dan badan hukum yang sah, artinya pihak PMD tidak paham apa itu pers jika media online di anak tirikan,” ujar Sumantri dengan nada kesal.
Sumantri juga berharap, Bupati Kaur, Gusril Pausi, agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengintrusikan kepada seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Kaur, agar bisa menjalin kerjasama yang baik dan tidak membeda-bedakan atara media online, cetak dan elektronik.
“Jika bupati tidak bisa menyelaraskan dan menyelesaikan masalah ini.
Artinya, bupati juga tidak paham apa itu Pers yang merupakan pilar bangsa. tutup Sumantri.(red)
