Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 3,17%. Sementara itu, Kota Bengkulu menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu 5,04% dari 9 kabupaten yang hanya 3% ke bawah pada Agustus 2023.
Perbandingan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu. Angka pengangguran yang lebih rendah di tingkat provinsi menunjukkan efektivitas program-program pemerintah provinsi dalam mengurangi angka pengangguran.
Di sisi lain, tantangan bagi pemerintah Kota Bengkulu menjadi semakin nyata, mengingat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kota Bengkulu lebih tinggi dibandingkan 9 kabupaten se- provinsi. Sementara, kinerja Gubernur dalam menurunkan angka pengangguran patut diapresiasi karena kabupaten yang ada mau bersinergi dengan pemerintah provinsi, Alhasil 9 kabupaten bisa menurunkan dan bahkan angka pengangguran rendah. Lain halnya dengan kinerja Walikota yang harus dipertanyakan, terutama dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan mendukung pelatihan keterampilan bagi warga serta sinerginya dengan provinsi kurang bahkan tidak mau.
Karena pada waktu mau membuka kawasan/wilayah UMKM di Pulau Baai (Pelindo) yang digagas pemrov, saat itu pemkot menolak kawasan tersebut menjadi kawasan UMKM, Pemkot saat itu lebih mendukung kegiatan bongkar muat.
Dengan data tersebut, diharapkan pemerintah kota saat ini dan ke depan dapat lebih fokus dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah pengangguran, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. ( data tersebut kinerja Gubernur dan Walikota pada tahun 2023)
Dalam kesempatan ini Muhar Rozy, selaku ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), mengungkapkan pandangannya mengenai kinerja Helmi Hasan sebagai Walikota selama dua periode. Ia mempertanyakan dimana letak pencapaian yang bisa dibanggakan oleh Helmi, mengingat banyak isu yang belum terselesaikan, terutama dalam penanganan pengangguran di Kota Bengkulu.
Muhar Rozy menegaskan pentingnya akurasi data dalam menyampaikan pesan politik. Ia berpesan kepada Helmi untuk tidak menggunakan data yang menyesatkan, yang bisa membodohi masyarakat. Menurutnya, angka-angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan realitas yang jauh dari ideal, di mana banyak pengangguran masih menganggur tanpa mendapatkan perhatian yang memadai. Pesan ini menjadi peringatan bagi Helmi untuk lebih jujur dan transparan dalam menyampaikan hasil kinerja dan kebijakan yang telah diambil selama masa jabatannya menjabat Walikota.
Sumber : Redaksi beritaterbit.com
