WALHI Bengkulu : Kurun Waktu 2 Tahun 100 Orang Korban Ketidakadilan

MENURUT data yang dicatat oleh WALHI Bengkulu, dalam 2 tahun terakhir, setidaknya 100 orang telah menjadi korban ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya agraria di beberapa daerah, seperti Muko-Muko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur.

Sementara itu dalam kurun 2 tahun ini juga Konflik agraria di Provinsi Bengkulu tidak hanya terbatas pada sektor perkebunan, tetapi juga melibatkan sektor pertambangan, kehutanan, dan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil.

Hal ini diungkap berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu terkait konflik agraria di Bumi Rafflesia.

Direktur WALHI Bengkulu Abdullah Ibrahim Ritonga juga menyoroti kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Bengkulu, yang dinilai organisasi ini telah gagal dalam melaksanakan peran, tugas, dan kewenangannya terkait penyelesaian konflik agraria. Beberapa indikator masalah konflik agraria yang belum terselesaikan dimana tindakan represif dari aparat kepolisian terhadap rakyat yang memperjuangkan hak atas tanah mereka.

“GTRA harus menjadi ujung tombak penyelesaian konflik agraria di Provinsi Bengkulu, sesuai mandatnya untuk melakukan perubahan penguasaan agraria, menuntaskan konflik di daerah, mencapai kesejahteraan rakyat, kedaulatan pangan, dan memastikan keseimbangan daya dukung dan daya lingkungan,” ungkapnya.

WALHI Bengkulu juga menilai Pendekatan penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan berdasarkan inisiatif rakyat, bagaimana selama ini rakyat memanfaatkan dan mengelola serta menguasai lahan tersebut untuk sumber penghidupannya. Ada satu kemandirian yang terbangun dari komunitas untuk memastikan keberlangsungan hidupnya.

“Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah untuk berpihak kepada rakyat dalam pengelolaan sumberdaya agraria di Bengkulu,” tegas Ritonga.

Reporter : Saprian Utama SH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *