Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Dalam rangka memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam Perlindungan Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), diselenggarakan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi se Provinsi Bengkulu tentang Kebijakan Program Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), bertempat di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin (29/05/2023).
Rakor ini sendiri dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A,.
Rapat Koordinasi dan sinkronisasi se Provinsi Bengkulu ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) kegiatan ini untuk bahan evaluasi demi meningkatkan kinerja petugas Layanan Lembaga-Lembaga Perlindungan Perempuan dan pengurus Gugus Tugas TPPO dengan tujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan peran serta Lembaga dalam Perlindungan Perempuan dan Menyamakan persepsi mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO/Traficking), selain itu kegiatan ini juga mengusung Pemberian Penghargaan Kepada Perempuan Berjasa dan Berprestasi di Kabupaten/Kota se- Provinsi Bengkulu.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A,., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ( DP3APPKB ), Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd, Forum Komunikasi Perangkat Daerah, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Kepala Kantor Imigran Provinsi Bengkulu, Kepala OPD Instansi Vertikal di lingkungan Pemda Pemprov Bengkulu, Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Bengkulu, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bengkulu, Ketua Forum Perlindungan Perempuan se Pemprov Bengkulu, dan Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten/Kota se Pemprov Bengkulu.
Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah dalam Kegiatan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Program Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut mengingatkan kepada yang hadir dalam kegiatan tersebut bahwa Perempuan dan anak-anak adalah mahluk yang mulia untuk itu tidak sepantasnya menjadi objek kekerasan apalagi sebagai komoditas perdagangan orang.
“Penanganan hulu dan hilir sendiri kalau kita lihat belum singkron terhadap pencegahan kekerasan perempuan dan perdagangan orang, sehingga harapan dari pertemuan ini terjadinya dialog pembagian tugas sesuai kewenangan dan perhatiannya serta dibuat dalam bentuk kesepakatan, agar bisa terfokus penanganan Kekerasan Perempuan dan perdagangan orang. Seperti perlindungan, pendamping hukum, bahkan sampai kepada kalaulah diluar daerah siapa yang memulangkan dan sesudah itu juga harus dipikirkan pemberdayaan seperti” ujar Rohidin.
Selain itu Rohidin juga menambahkan untuk rumah rehabilitasi Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang telah disiapkan : “untuk anggaran harus ada titik temu di OPD teknis , agar bisa melihat perkiraan yang harus dianggarkan terhadap pencegahan dan rehabilitasi Kekerasan Perempuan dan perdagangan orang ini”,
Gubernur Bengkulu juga berharap kepada organisasi perempuan yang ada di Provinsi Bengkulu agar anggaran yang telah diterima ada hasilnya.
“Saya berharap ada pembagian tugas PKK dan Darma Wanita agar anggaran lebih terfokus dan ada hasilnya,” tutup Gubernur Rohidin.
Masih dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ( DP3APPKB ), Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd mengatakan untuk data kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang sendiri belum didapatkan, harapan dengan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Program Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini kita dapatkan data yang riil untuk masing-masing Kabupaten/kota.
“Yang terpenting dengan kegiatan ini langkah preventif kita yang harus dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, sehingga kita bisa mematahkan program-program dan membentuk rumah singgah serta penanganan sampai kepada tindak lanjut berikutnya,” tutup Yulian.
Sebagai bahan tambahan terdapat 10 wanita Hebat di terdiri dari Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu yang menerima penghargaan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-144 Tahun 2023, yang diserahkan secara Simbolik oleh Gubernur Bengkulu. Penghargaan ini diberikan kepada 10 perempuan yang telah berjasa dan berprestasi dibidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup dan Pertanian di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu.
Reporter : Saprian Utama SH
