Musrenbang RKPD 2025, Gubernur Bengkulu Rohidin Sebut Prioritas Penyelesaian Proyek PSN

Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Rencana Kegaiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 mulai digodok oleh Pemerintah provinsi Bengkulu di salah satu hotel Bengkulu. Sebanyak 29 usulan program pembangunan kini dibahas bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) guna menetapkan program prioritas.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Bengkulu, Yuliswani, SE., MM., menyampaikan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) akan segera diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu untuk dibahas lebih lanjut.

“Dalam waktu sesegera mungkin, kami akan melaksanakan penyusunan rencana akhir RKPD 2025,” ungkap Yuliswani Senin (1/4/2024).

Yuliswani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bengkulu.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengungkapkan prioritas pembangunan diakhir masa jabatannya yaitu finishing yang menjadi fokus utama dalam Program Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Bengkulu.

Menurut Rohidin Mersyah, beberapa proyek strategis telah masuk dalam toplist untuk keberlanjutan finishing, terutama terkait dengan infrastruktur jalan tol dan penyelesaian proyek-proyek vital seperti Proyek Enggano serta penyelesaian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng. “Kami telah memasukkan penyelesaian jalan tol dan proyek Enggano ke dalam list kegiatan tahun 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Rohidin menyatakan komitmennya terhadap pengelolaan kawasan terpadu Danau Dendam, yang merupakan salah satu prioritas untuk keberlanjutan lingkungan. “Kami telah memasukkan kepastian pengelolaan kawasan terpadu Danau Dendam ke dalam agenda kegiatan tahun ini,” ujarnya.

Disisi lain Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, SE., M.B.A, menyampaikan agar pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyusun RKPD harus ada sinkronisasi kebijakan dengan RPJMD Kota dan kabupaten serta Provinsi dan Nasional.

“Tapi terpenting bagaimana mensejahterakan masyarakat Provinsi Bengkulu. Selain itu, saya juga menegaskan kepada gubernur untuk mengoptimalkan UMKM yang ada, seperti pengerajin Batik Besurek yang sudah menjadi icon nasional ini dibuatkan payung hukum agar seluruh OPD maupun instansi dalam suatu hari menggunakan Batik Besurek,” pungkasnya.(Saprian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *