Paripurna DPRD Bengkulu Utara Tetapkan Perda Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2021

Bengkulu Utara, jurnalisbengkulu.com- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bengkulu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021 memasuki tahap akhir, yakni Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pandangan Akhir Fraksi, Senin (27/6/2022).

Secara keseluruhan fraksi-fraksi di DPRD Bengkulu Utara: Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, De Asen Utara dan Nurani Indonesia Sejahtera, menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Utara.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sonti Bakara, SH didampingi Wakil Ketua I Juhaili, S.IP dan Wakil Ketua II Herliyanto H, S.IP, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD, dan ketua Fraksi, dihadiri Bupati Bengkulu Utara Ir. H Mian dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara serta tamu undangan lainnya.

Bupati Bengkulu Utara Ir H Mian saat dibincangi mengatakan meskipun ada anggota dewan yang berhalangan hadir tetapi rapat itu quorum dan memberikan pandangan positif. “Dari pandangan-pandangan tersebut tentunya akan kita sikapi, yang bisa kita tindak lanjuti, segera ditindak lanjuti, yang jelas saya sudah langsung menjawab terkait dengan upaya-upaya kita untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelas Mian.

Mian menyadari selama proses pembahasan Raperda ini ada begitu banyak dinamika yang terjadi dan tentunya juga hal ini banyak menguras waktu, pikiran dan tenaga baik dari pihak legislatif maupun pihak eksekutif. “Mudah-mudahan selain menjadi tugas sesuai dengan tupoksi kita bersama juga akan menjadi amal ibadah dan persembahan terbaik untuk masyarakat Bengkulu Utara,” ucapnya.

Raperda Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terang Mian.

“Kami ucapkan terima kasih atas segala masukan, baik itu berupa saran, himbauan serta catatan yang disampaikan pada saat rapat kerja maupun penyampaian kata akhir oleh fraksi-fraksi, hal ini akan menjadi perhatian pihak eksekutif ke depan dalam penyempurnaan raperda yang menjadi Perda, demikian juga dalam pelaksanaan-pelaksanaan penyerapan APBD tahun ke depan sebagaimana diharapkan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH mengatakan 7 fraksi DPRD Bengkulu Utara semua menyetujui karena sudah dilaksanakan sesuai tahapan, seperti rapat kerja dan memanggil semua SKPD yang menggunakan anggaran APBD tahun 2021. “Kemudian juga sesuai dengan permintaan teman-teman anggota DPRD meminta tindak lanjut LHP BPK juga sudah kita berikan artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak menerima raperda tersebut menjadi perda,” imbuh Sonti.

“Yang jelas penilaian dari BPK beberapa waktu lalu itu kita mengikuti, DPRD hanya mensinkronkan penilaian dari BPK Perwakilan Bengkulu dan juga raperda tersebut.”

“Di samping itu, bila tidak kita buat menjadi peraturan daerah Raperda ini tentu kita tidak bisa beranjak ke pembahasan APBD-P, ini adalah paling utama.

“kita perdakan terlebih dahulu raperda pelaksanaan APBD 2021 kita ketahui silpanya, hal ini yang kita akan bahas di APBD-P 2022, ini salah satunya karena ini untuk rakyat”, tutup Sonti.

Setelah menyatakan pandangan akhir dan disimpulkan, selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Bupati Bengkulu Utara dan Pimpinan DPRD Tentang Bengkulu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan nota persetujuan bersama tersebut disaksikan oleh seluruh peserta rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *