oleh

Septi Yuslina Apresiasi Penambahan Kuota Kepesertaan JKN Provinsi Bengkulu

Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Pencapaian angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Bengkulu hingga 1 September 2023 mencapai angka 98,02 persen atau 2.024.573 jiwa dari total penduduk Provinsi Bengkulu semester II 2022 yakni 2.065.573. Angka ini jauh di atas angka Universal Health Coverage (UHC) 95 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan dibenarkan pula oleh Kepala BPJS Kesehatan Bengkulu Mahyuddin, saat melakukan Rapat Pertemuan Forum Komunikasi BPJS Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Bengkulu Tahap II tahun 2023, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (18/09/23).

Disisi lain Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Septi Yuslina mengapresiasi atas kebijakan Gubernur Bengkulu menganggarkan penambahan kepesertaan BPJS kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, yang belum tercover sebelumnya.

“Langkah Gubernur Bengkulu cukup bagus menambah anggaran lebih kurang 400 juta untuk Kuota BPJS kesehatan bagi 4 ribu peserta dalam mengcover 4 bulan kedepan. Tetapi harapan kita ini tepat sasaran, memang untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Septi Yuslina.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, membenarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menganggarkan di APBD-P kuota penambahan untuk kepesertaan JKN-KIS bagi masyarakat Bengkulu yang belum tercover sebelumnya. Hal itu menurut dia, kesehatan menjadi salah satu program prioritas Gubernur Bengkulu dan menargetkan Provinsi Bengkulu mencapai kesehatan semesta (UHC).

“Sebelumnya kita telah menganggarkan untuk 34.000 kepesertaan JKN-KIS, seiring waktu setiap bulan meningkat rata-rata 500 orang per bulan, sehingga kita harus sampai akhir tahun menambah anggaran untuk kuota kepesertaan BPJS kesehatan sekitar 4.000 orang. Untuk itu kita telah menganggarkan ini di APBD-P,” ungkap Herwan.

“Hal ini terjadi lantaran ada dua kabupaten kita yaitu Lebong dan Bengkulu Utara yang belum UHC, sehingga dua kabupaten ini belum dapat menganggarkan untuk kesehatan semesta. Tetapi untuk tahun depan kedua kabupaten ini sudah UHC,” tambah Herwan.(Saprian Utama, SH)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *