Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Terkendala oleh peralatan keselamatan untuk penumpang yaitu mesin X-Ray untuk pengamanan barang dan orang, pemerintah Provinsi Bengkulu batal memberangkatkan Penerbangan Internasional (Bengkulu – Jeddah) di bulan Oktober ini.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Setdaprov Bengkulu, Syarifuddin saat menggelar Rapat Stakeholder terkait yang hadir tersebut seperti pihak Angkasa Pura Kantor Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, pihak Keimigrasian, hingga para penyedia pendamping ibadah umroh, di Ruang Rapat Karo Pemkesra Rabu (13/9).
“Sesuai arahan Gubernur kita sudah kumpulkan seluruh penyedia pembimbing ibadah umroh, nampaknya teman-teman penyelenggara umroh antusias dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan umroh di bulan Oktober. Tapi kita selaku penyelenggara di pemerintah daerah, mengumpulkan kembali seluruh stakeholder terkait, untuk mengukur kekuatan dan kesiapan kita, sehingga setelah kita rapatkan membutuhkan satu lagi penyediaan mesin X-Ray untuk pengamanan barang dan orang,” tuturnya.
Kegiatan Rapat Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Peralatan Keselamatan Untuk Penumpang Penerbangan Internasional (Bengkulu – Jeddah) di Bandara Fatmawati Soekarno, Rabu (13/9) di Ruang Rapat Karo Pemkesra.
Dalam pemaparannya Syarifuddin mengatakan, aturan penerbangan internasional mewajibkan bandara untuk memiliki X-Ray double view, sementara yang ada di Baandara Fatmawati Soekarno Bengkulu saat ini baru Single View.
“X-Ray Itu kalau beli Rp. 2,5 Miliar sampai Rp. 2,8 Miliar, kalau seandainya kita bisa minjam jadi di angka Rp. 200 Juta karena ada PNBP. Untuk itu kita lagi mengupayakan carikan sumber-sumber pembiayaannya, karena hal ini bisa dari Angkasa Pura, dari Kementerian Perhubungan, bisa juga dari anggaran imigrasi dan dari Pemprov sendiri,” imbuhnya.
Dari rapat tersebut, disimpulkan beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov Bengkulu bersama stakeholder, salah satunya dengan menghubungi Kementerian Perhubungan Udara. Selain itu juga mempersiapkan pembenahan bandara VIP dan penggunaan gedung baru Bandara Angkasa Pura.
“Tadi yang sedang kita bicarakan bagaimana harapan bagi penduduk untuk penerbangan internasional ini bisa terwujud. Kendati mereka sudah siap semua, tapi sekali lagi kita menunggu kesiapan dari Bandara Fatmawati Soekarno sendiri, terutama dalam hal penyiapan sarana prasarana sebagai syarat penerbangan internasional,” tambah Syarifuddin.
“Kami berharap setidaknya persiapan ini bisa kita lakukan dalam satu dua atau 3 bulan, sehingga paling lambat itu 1 Januari 2024 kita sudah bisa,” tutup Syarifuddin.(Saprian Utama, SH)
