Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Sabtu (28/11/2020), total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 527.999 orang. Sementara total pasien Covid-19 yang sembuh sudah mencapai 441.983 orang sejak awal pandemi.
Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya keseriusan pemerintah dalam mengambil langkah cepat dan terukur dalam upaya pencegahan sekaligus penanggulangan sejak pasien Covid-19 pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.
Dampak buruk terhadap ekonomi nasional pun relatif terkendali. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomin RI Airlangga Hartanto pada KTT G20, Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati posisi terbaik kedua setelah China.
Tentu pencapaian ini, menurut Airlangga, merupakan hasil kerja keras semua elemen dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Airlangga mengajak kita semua agar terus meningkatkan produktivitas untuk terus memastikan pemulihan ekonomi nasional dan roda perekonomian masyarakat semakin melaju dan tumbuh positif demi kesejahteraan bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia.
“Ini pencapaian yang patut disyukuri bersama. Karena program-program yang pemerintah jalankan untuk pemulihan ekonomi nasional cukup berhasil dan diakui oleh dunia,” terang Airlangga dikutip dari halaman Instagram pribadinya.
Kabar baik ini disambut optimis oleh tokoh muda nahdlatul ulama (NU) Bengkulu Evan Stiawan. Menurutnya, kendati perekonomian saat ini terganggu, tapi masih sangat terkendali. Hal ini dibuktikan di daerah Bengkulu yang geliat ekonomi mulai naik sejak diberlakukannya new nomal atau tatan kehidupan baru dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Alhamdulillah semua masih terkendali dengan baik. Tingkat konsumsi masyarakat, khususnya di Bengkulu menurut pengamatan saya sudah berangsur normal walaupun belum pulih,” terang dosen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN ini, 29/11/2020.
Ia optimis, jika kondisi ini terus berlanjut maka tidak lama lagi ekonomi kita bangkit normal kembali.
Setidaknya, menurut mantan Ketua STIESNU Bengkulu ini, juga dipengaruhi oleh progran vaksinasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. “Ini berdampak baik terhadap psikologi masyarakat. Sehingga masyarakat semakin optimis dan tetap produktif di tengah pandemi ini,” jelasnya.
Kendati dikatahui, pada Selasa (17/11/2020) kemarin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menggelar rapat dengan komisi IX DPR RI menyampaikan perihak belum bisa mengeluarkan ijin emergency use of authorization (EUA) dan BPOM memastikan, pemberian Vaksin Covid-19 tahun ini ditunda.
Lanjutnya, penundaan ini justru semakin membangun rasa optimisme. Karena dengan demikian, pemerintah menampakkan keseriusan yang utuh dalam upaya penangan korona ini.
“Jadi menurut saya, vaksinasi akan jadi solusi ekonomi bangkit dengan tetap menlankan disiplin protokol kesehatan,” pungkas Evan yang juga merupakan pengurus PW NU Bengkulu ini.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukita mengatakan bahwa ada sejumlah data yang belum bisa dilengkapi hingga bulan Desember mendatang. Data tersebut meliputi seluruh pelaporan uji klinis vaksin COVID-19 tahap 1 dan 2 Sinovac, analisis interim, dan data keamanan vaksin COVID-19 50 persen.
Olehnya, secara otomatis maka izin UEA pun terpaksa molor dari jadwal yang telah ditetapkan yaitu di minggu ketiga bulan Desember 2020. BPOM memperkirakan bahwa izi UEA baru bisa di terbitkan pada minggu ketiga bulan januari 2021.
“Namun kami juga sudah menyampaikan pada Bapak Presiden dalam hal ini bahwa data tidak bisa didapatkan minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan emergency use authorization pada Desember minggu kedua atau ketiga 2020,” ujar kepala BPOM.
Lanjutnya, karena kami sudah mendapatkan informasi dari Brasil bahwa mereka tidak bisa memberikan, juga Sinovac tidak bisa memberikan sehingga tidak lengkap, dan berdasarkan data yang ada tentu kami tidak bisa memberikan emergency use authorization pada Desember 2020,” kata Kepala BPOM menegaskan.
Dalam kesempatan tersebut Penny juga menegaskan bahwa BPOM memiliki beberapa opsi lain untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Apabila vaksin COVID-19 sudah datang di bulan November atau Desember, maka penyuntikan vaksin bisa diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu, yakni compassionate use vaccine.
“Suatu penggunaan obat atau vaksin yang masih dalam tahap pengembangan tetapi sudah cukup memiliki data terkait dengan mutu,” ungkap Penny.
Penny mengatakan, berdasarkan hasil inspeksi BPOM ke Beijing pada beberapa waktu lalu, mutu vaksin COVID-19 Sinovac dipastikan baik. Selain itu, penggunaan vaksin COVID-19 nantinya juga bisa diberikan jika ada permintaan langsung dari Kementerian Kesehatan RI atau fasilitas kesehatan.
“Dengan ada permintaan dari kementerian, atau fasilitas kesehatan untuk bisa diberikan, untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” lanjutnya.
“Seperti yang diberikan di China, penggunaan vaksin lebih dulu untuk nakes militer, guru,” kata Penny.
Sebagai masyarakat awam kita tentu berharap bahwa Vaksin Covid-19 yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah, segera dapat di distribusikan ke masyarakat dengan tentunya memperhatikan tingkat keamanan dari Vaksin itu sendiri, mengingat saat ini lonjakan kasus yang terjadi setiap hari di republik ini cukup meresahkan dan mengkhawatirkan kita semua.(M4)