Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu Selangkahkan Sosialisasi Konversi Penilaian Kinerja Bagi Jabatan Fungsional di Seluruh Sumatra

Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Bengkulu mengadakan sosialisasi Konversi Penilaian Kinerja ke dalam Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional, yang berlangsung di Aula Soekarno pada Senin (05/02/24).

Kerjasama ini melibatkan Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Biro SDM Sekretariat Jenderal, dan Badan Kepegawaian Negara, dengan tujuan memberikan informasi dan pemahaman kepada para pejabat mengenai konversi penilaian kinerja menjadi angka kredit.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah, Santosa, Kepala Divisi Administrasi, Achmad Brahmantyo Machmud, Tim Biro SDM Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Tim Perwakilan BKN, serta pejabat dan pengawas dari berbagai kantor di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Bengkulu. Peserta juga melibatkan perwakilan dari semua Jabatan Fungsional (JF) di Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepri, Bangka Belitung, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Perwakilan dari Sumatra Selatan dan Aceh ikut serta secara daring, bersama dengan unit luar kota di Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Santosa, menekankan bahwa acara ini mendukung upaya pemerintah untuk memodernisasi sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara, sejalan dengan semangat reformasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola. Langkah ini mengikuti penerbitan regulasi baru terkait Jabatan Fungsional. Santosa menyoroti bahwa tren yang sedang berlangsung mengarahkan semua Jabatan Fungsional menuju pola penilaian konversi.

“Beberapa institusi pengelola Jabatan Fungsional yang progresif telah memperbarui regulasi mereka dengan mengakomodasi ketentuan konversi,” jelas Santosa. Sistem konversi baru ini sangat bergantung pada capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian angka kredit (PAK).

Santosa mendorong peserta untuk tetap memahami regulasi terkini, mencatat bahwa sistem baru ini menyederhanakan proses penyusunan PAK dengan menghilangkan kebutuhan untuk menyusun dokumen terpisah untuk Angka Kredit (Dupak) dan SKP. “Dengan SKP saja, proses penerbitan PAK sekarang bisa dilakukan,” tegasnya.

Acara dilanjutkan dengan paparan mendalam oleh Deputi bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara, yang fokus pada penerapan angka kredit. Diskusi intensif antara peserta dan pemateri memperkaya pemahaman tentang implementasi regulasi baru oleh Badan Kepegawaian Negara.

Acara ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor keamanan dan hukum. Harapannya, perubahan ini akan memberikan dampak positif pada profesionalisme dan motivasi pegawai Jabatan Fungsional, menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dengan fokus pada pelayanan publik yang lebih baik. (HUMAS/ED/MD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *