Rejang Lebong, JurnalisBengkulu.com – Kondisi tumpukan sampah yang terlihat berserakan di sepanjang pinggir jalan menuju Kota Padang, tepatnya di Desa Guru Agung, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menjadi perhatian masyarakat. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kebersihan lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelayanan persampahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Kondisi ini turut menjadi perhatian anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilayah Bengkulu. Mereka menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, termasuk transparansi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan kebersihan serta penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong.
PPWI Wilayah Bengkulu pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, agar menelusuri pengelolaan retribusi kebersihan dan penggunaan anggaran DLH untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026 sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Retribusi Kebersihan Melalui Pihak Ketiga Dipertanyakan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan yang disebut-sebut melibatkan pihak ketiga.
Menurut anggota PPWI Wilayah Bengkulu, masyarakat berhak mendapatkan informasi secara terbuka mengenai dasar hukum kerja sama tersebut, identitas pihak ketiga, mekanisme pemungutan retribusi, jumlah penerimaan, hingga besaran dana yang disetorkan ke kas daerah. Transparansi juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan retribusi tersebut.
“Jangan sampai masyarakat setiap tahun dibebankan kewajiban membayar retribusi kebersihan, tetapi kondisi pelayanan di lapangan masih menyisakan persoalan. Kami meminta APH melakukan penelusuran secara menyeluruh agar diketahui bagaimana penerimaan retribusi dikelola, berapa yang berhasil dihimpun, serta berapa yang benar-benar masuk ke kas daerah,” tegas anggota PPWI Wilayah Bengkulu.
Menurutnya, pemeriksaan bukan berarti menyimpulkan adanya penyimpangan, melainkan sebagai langkah untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Delapan Aspek Pengelolaan PAD Dan Anggaran DLH Diminta Ditelusuri
Selain meminta kejelasan mengenai retribusi kebersihan, PPWI Wilayah Bengkulu juga mendorong pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran DLH Kabupaten Rejang Lebong selama Tahun Anggaran 2025–2026.
Adapun delapan aspek yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, antara lain:
1\. Target dan realisasi PAD: Memeriksa target serta realisasi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan selama 2025 dan 2026.
2\. Legalitas pihak ketiga: Memastikan identitas, status hukum, serta legalitas pihak ketiga yang disebut terlibat dalam pengelolaan retribusi kebersihan.
3\. Dokumen kerja sama: Menelusuri kontrak atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan pihak ketiga.
4\. Penerimaan dan penyetoran: Memeriksa total retribusi yang dipungut, jumlah yang disetorkan, serta bukti penyetoran ke kas daerah.
5\. Pertanggungjawaban pengelolaan: Memeriksa laporan pertanggungjawaban pihak ketiga terkait penerimaan dan pengelolaan retribusi.
6\. Realisasi anggaran persampahan: Menelusuri alokasi serta penggunaan anggaran DLH untuk pengangkutan, pengelolaan, dan penanganan sampah.
7\. Anggaran operasional kendaraan: Memeriksa penggunaan anggaran bahan bakar, pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah, serta sarana dan prasarana pendukung kebersihan.
8\. Efektivitas pelayanan: Mengevaluasi pelaksanaan program kebersihan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan persampahan di lapangan.
PPWI menilai penelusuran terhadap delapan aspek tersebut penting untuk memastikan adanya kesesuaian antara penerimaan daerah, realisasi belanja, dan pelayanan yang diterima masyarakat.
DLH Diminta Segera Bersihkan Tumpukan Sampah Di Guru Agung
Di tengah munculnya pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran dan retribusi kebersihan, persoalan utama yang membutuhkan penanganan segera adalah tumpukan sampah di Desa Guru Agung.
DLH Kabupaten Rejang Lebong diharapkan segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pembersihan serta memastikan sistem pengangkutan sampah berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi pelayanan persampahan, termasuk apabila terdapat kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemungutan retribusi maupun pelayanan kebersihan.
“Persoalan ini harus dijawab melalui tindakan nyata. Masyarakat membutuhkan lingkungan yang bersih dan pelayanan kebersihan yang berjalan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat penerimaan retribusi dan anggaran yang dialokasikan untuk kebersihan, tentu masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengelolaannya,” ungkapnya.
Kepala DLH Berikan Penjelasan, Pembersihan Dijadwalkan Hari Kamis
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, Ida Laila, memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp pada 17 November 2026.
Dalam keterangannya, Ida meminta awak media datang langsung ke kantor DLH agar dapat memperoleh penjelasan lebih lengkap, termasuk melihat dokumen pertanggungjawaban yang berkaitan dengan PAD.
“Besok ke kantor ajo, Pak. Kini lagi di rumah istirahat. Payah jugo sayo jelaskn lewat WA dan enak kito ketemu langsung. Kalau endak nengok bukti SPJ PAD kami pun bisa, biar kami tunjukkan,” tulis Ida melalui pesan WhatsApp.
Terkait tumpukan sampah di Desa Guru Agung, Ida menyampaikan bahwa pihaknya telah merencanakan kegiatan pembersihan atau penggusuran sampah pada hari Kamis.
Namun, menurutnya, kegiatan tersebut membutuhkan persiapan, terutama menyangkut kesiapan alat berat dan kendaraan untuk mengangkut peralatan ke lokasi.
“Hari Kamis kami mau gusur Guru Agung. Itu perlu persiapan matang, kesiapan alat berat. Kami pun meminjam alat dari PU untuk mengangkut alat berat ke situ, dengan segala biaya akomodasi yang perlu disiapkan,” jelasnya.
Ida juga meminta agar pertanyaan lebih lanjut disampaikan secara langsung ke kantor DLH guna menghindari kesalahpahaman dalam penyampaian informasi.
“Intinya kalau ada yang mau ditanyakan ke kantor ajo, Pak. Jangan sampai salah persepsi. Beban kerja kami DLH itu berat, jangan diperberat lagi,” tambahnya.
Mengenai pengelolaan retribusi kebersihan, Ida menyatakan bahwa penerimaan tersebut disetorkan ke kas daerah.
“Retribusi disetor ke kas daerah. Untuk mobil sampah di daerah PUT sudah kami siapkan satu, Pak,” ungkapnya.
Akan tetapi, ketika media kembali meminta penjelasan mengenai sejak kapan satu unit kendaraan pengangkut sampah tersebut disiapkan untuk wilayah PUT, hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh jawaban lanjutan dari Kepala DLH.
Transparansi Keuangan Daerah Dan Pelayanan Publik Harus Berjalan Seiring
PPWI Wilayah Bengkulu berharap Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga pemeriksa yang berwenang dapat memberikan perhatian terhadap persoalan pengelolaan retribusi kebersihan dan penggunaan anggaran DLH Kabupaten Rejang Lebong.
Penelusuran tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai target dan realisasi PAD, mekanisme penyetoran penerimaan retribusi, kewajiban pihak ketiga, serta penggunaan anggaran daerah untuk pelayanan persampahan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian keuangan daerah, PPWI berharap agar persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, DLH Kabupaten Rejang Lebong juga diharapkan merealisasikan rencana pembersihan sampah di Desa Guru Agung sebagaimana telah disampaikan kepada media.
Persoalan ini hendaknya tidak berhenti pada saling memberikan penjelasan. Masyarakat membutuhkan bukti nyata berupa lingkungan yang bersih, pengangkutan sampah yang berjalan teratur, serta pelayanan publik yang dapat dirasakan manfaatnya. Pengelolaan retribusi kebersihan dan penggunaan anggaran daerah merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang seluas-luasnya bagi Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, pihak ketiga yang terkait, maupun instansi berwenang untuk memberikan klarifikasi, hak jawab,
serta informasi tambahan demi keberimbangan pemberitaan.
Reporter : Hendri Gunawan








