Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Dalam audiensi dengan Komisi IX DPR, anggota DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan aspirasi Nakes soal RUU Kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena dari Fraksi Partai Golkar, Edy Wuriyanto Fraksi PDI Perjuangan dan Netty Prasetiyani dari FPKS, menerima audiensi anggota DPRD Provinsi Bengkulu di ruang Komisi IX, Rabu, 08 Juni 2023.
Dalam audiensi ini disampaikan Aspirasi Nakes soal RUU Kesehatan yakni:
- Menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibuslaw, karena menurut mereka mengancam hak berdemokrasi, hak sehat rakyat, hak kesejahteraan dan perlindungan profesi kesehatan.
- Meminta ditundanya pengesahan Undang-undang Kesehatan (Omnibuslaw), karena menurut mereka Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibuslaw tidak melibatkan lima organisasi profesi bidang kesehatan yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
- Penambahan jumlah Dokter Gigi untuk Provinsi Bengkulu.
Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi mengatakan, kedatangan mereka ke Senayan ini untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan dari 5 organisasi profesi kesehatan Bengkulu Beserta BEM FKUNIB.
“Hari ini kita diterima Komisi IX DPR RI dalam rangka kita meneruskan aspirasi saudara-saudara kita. Diantaranya aspirasi dari Bem Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Unib, yang beberapa waktu lalu menyampaikan kepada kami, termasuk juga kita sampaikan aspirasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI),” ujarnya.
Dalam kunjungan ke Komisi IX DPR RI ini, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu ditemani oleh 5 perwakilan organisasi profesi kesehatan Bengkulu dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNIB.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Hj. Netty Prasetiyani Heryawan, M.Si. mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Bengkulu yang telah proaktif memberikan data-data, masalah, dan keluhan masyarakat ke Komisi IX DPR. Menurut dia, masukan dari daerah sangat penting. “Data-data yang disampaikan sangat dibutuhkan untuk dijadikan bahan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sinergi DPRD daerah dengan pusat harus selalu dibangun,” ujar Netty.
Reporter : Saprian Utama SH
