Bupati Kepahiang Tekankan Percepatan Kinerja OPD dan Penanganan Stunting

Bupati Kepahiang Soroti Kinerja OPD, Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Stunting Jadi Prioritas

 

Kepahiang, Jurnalisbengkulu.com – Evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Triwulan I Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum penguatan target pembangunan daerah. Dalam kegiatan yang digelar di Aula Command Center Kabupaten Kepahiang, Rabu (13/5/2026), Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP menekankan pentingnya percepatan program strategis, terutama penanganan kemiskinan dan stunting.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada tiga OPD dengan capaian kinerja terbaik, yakni Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang, Rumah Sakit Daerah Kepahiang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

Menurut Bupati, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan capaian program kerja.

“OPD yang telah menunjukkan hasil terbaik agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya. Sementara OPD yang belum mencapai target diminta segera melakukan percepatan,” ujar Zurdi Nata.

Selain evaluasi kinerja, Bupati juga menyoroti sejumlah catatan strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Di antaranya perbaikan struktur pendapatan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal, penyesuaian komposisi belanja pegawai, hingga penyusunan langkah konkret untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Kepahiang.

Ia menegaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian khusus Kementerian Dalam Negeri RI sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

Kegiatan evaluasi turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, para asisten, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang.

Sementara itu, Asisten Bidang Pembangunan Kabupaten Kepahiang Musi Dayan menjelaskan, penilaian kinerja OPD dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari capaian indikator kinerja utama, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, realisasi anggaran, hingga pelaksanaan program prioritas daerah.

Menurutnya, seluruh proses penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan data dan bukti pendukung yang disampaikan masing-masing OPD.

“Penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat OPD lain untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Musi Dayan. (Rls)