Gubernur Bengkulu Minta Proyek Infrastruktur Utamakan Keselamatan dan Kepastian Hukum
BENGKULU, Jurnalisbengkulu.com – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah dilakukan secara cermat dengan mengutamakan keselamatan serta kepastian hukum.
Menurut Helmi, kehati-hatian perlu diterapkan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan proyek agar pembangunan yang dikerjakan pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Saya minta kepada PU, yang pertama itu keselamatan yang diutamakan. Untuk apa kita buru-buru, tapi kemudian setelah itu masalahnya tidak selesai-selesai. Mantapkan dulu,” kata Helmi beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, proses pendampingan hukum oleh aparat penegak hukum (APH), proses lelang, hingga kesiapan pihak yang menjadi mitra pelaksana perlu dipastikan sebelum pekerjaan proyek direalisasikan.
“Pendampingan hukum dari APH sudah mantap, proses lelangnya sudah mantap, yang akan menjadi mitra betul-betul terkonfirmasi sudah siap, baru pengerjaan proyek direalisasikan,” ujarnya.
Helmi juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu menggunakan pertimbangan teknis dalam menentukan lokasi pembangunan yang menjadi prioritas.
Menurutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis memiliki pemahaman terhadap kondisi lapangan sehingga penentuan lokasi pekerjaan diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas.
Selain aspek teknis, Helmi mengingatkan agar program pembangunan infrastruktur pemerintah provinsi tetap memperhatikan kebutuhan seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah dan tidak meninggalkan kabupaten maupun kota dalam pelaksanaannya.
Redaksi
