Lebong, jurnalisbengkulu.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lebong, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas rencana program dan alokasi anggaran Dinas PMD yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Lebong, Gunadi Mursalin, S.Sos. Turut hadir anggota Komisi II lainnya, yakni Debi Sanca Irama, Sudarmadi, dan Pip Haryono. Sementara itu, Dinas PMD diwakili sejumlah kepala bidang serta pejabat struktural.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi II menyoroti pentingnya penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kemampuan aparatur, hingga pemanfaatan dana desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Lebong, Gunadi Mursalin, mengatakan rapat kerja tersebut menjadi kesempatan bagi legislatif untuk mencermati rencana kegiatan sekaligus memastikan penggunaan anggaran Dinas PMD pada 2027 berjalan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan program-program yang diusulkan oleh Dinas PMD untuk tahun 2027 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa, terutama terkait penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi,” ujar Gunadi seusai memimpin rapat.
Selain itu, sejumlah anggota Komisi II turut menyampaikan masukan mengenai penentuan prioritas program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
DPRD juga mengingatkan agar penyusunan anggaran memperhatikan pemerataan pembangunan dan kemajuan desa di seluruh wilayah Kabupaten Lebong. Dengan demikian, program yang direncanakan diharapkan mampu mendorong kemandirian desa, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD dalam rangka mencermati usulan program organisasi perangkat daerah sebelum RAPBD Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
