Kerinci Dan Sungai Penuh, JurnalisBengkulu.com – Di balik eloknya lanskap perbukitan Kerinci dan sejuknya udara Kota Sungai Penuh, tersimpan sebuah ironi pahit yang sudah mengurat nadi selama bertahun-tahun. Dapur-dapur rumah tangga hingga geliat usaha kecil di dua wilayah ini seolah dipaksa bernapas dalam kepulan asap beban ekonomi yang tidak wajar. Harga gas, baik subsidi maupun nonsubsidi, melambung tinggi, jauh melampaui kewajaran, sementara jeritan warga seolah menguap di embusan angin lembah Kerinci.
Persoalan ini kembali mencuat ke permukaan setelah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Penyelamat Aset Anak Negeri (LSM GP2AM) melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka menilai, pembiaran terhadap ketimpangan harga energi ini sudah pada taraf mencederai rasa keadilan sosial.
Ironi Tabung Gas: Lebih Murah Di Negeri Orang Ketimbang Di Negeri Sendiri
Kritik paling menohok datang dari perbandingan harga gas industri 12 kilogram. Fakta lapangan yang dibeberkan oleh Junilis, warga Desa Koto Tuo, Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, yang kini merantau di Malaysia, menunjukkan ketimpangan yang membuat siapa pun mengelus dada.
Di negeri jiran Malaysia, tabung gas industri buatan Indonesia dijual seharga RM 27 atau setara dengan Rp108.000 saja. Namun, ironisnya, ketika gas tersebut berada di tanah kelahiran sendiri, yakni di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, harganya meroket tajam hingga menyentuh angka Rp260.000 per tabung.
“Selisihnya mencapai Rp152.000 lebih mahal di negeri sendiri. Ini sebuah logika ekonomi yang terbalik dan sulit diterima akal sehat,” ujar Ketua LSM GP2AM, Hendri Wijaya, saat ditemui di sela-sela konsolidasi lembaga, Rabu (4/11/2026).
Tak hanya gas industri, nasib gas subsidi 3 kilogram yang menjadi nyawa bagi masyarakat ekonomi lemah pun bernasib serupa. Di atas kertas, aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dipatok Rp20.000. Namun, hukum pasar di akar rumput berkata lain. Berpuluh-puluh tahun lamanya, si “melon” bersubsidi ini diperjualbelikan di kisaran harga Rp30.000 hingga Rp36.000 per tabung di tingkat pengecer.
Kondisi ini bukan cerita baru. Warga setempat mengaku sudah lelah mengeluh karena mahalnya harga gas subsidi telah menjadi tradisi penindasan ekonomi yang dibiarkan membatu tanpa sentuhan solusi permanen dari pemangku kebijakan daerah.
Tembok Buntu Di Tingkat Lokal
Sebelum membawa persoalan ini ke level nasional, langkah-langkah persuasif dan formal sejatinya telah ditempuh oleh LSM GP2AM. Hendri mengungkapkan, pihaknya telah berulang kali melayangkan draf aduan, data, dan aspirasi ke berbagai instansi strategis di tingkat lokal.
Mulai dari gedung DPRD Kota Sungai Penuh, DPRD Kabupaten Kerinci, pemerintah daerah terkait, hingga pihak Perusahaan Migas Jambi, telah diketuk pintu hatinya. Sayangnya, dinding birokrasi lokal seolah kebal suara.
“Hasilnya nihil dan mengecewakan. Selama ini, masalah rakyat kecil ini seolah hanya berhenti di meja rapat dan ruang-ruang diskusi tanpa ada eksekusi dan keberpihakan nyata. Aparat dan pemangku kebijakan terkesan tutup mata,” cetus Hendri dengan nada geram.
Ultimatum Untuk Istana Dan Senayan
Melihat kebuntuan di tingkat daerah, LSM GP2AM menyatakan tidak akan tinggal diam. Pihaknya kini secara resmi mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk turun gunung, meninggalkan kursi empuk di Jakarta, dan melihat langsung penderitaan rakyat di kaki Gunung Kerinci.
Dalam pernyataan resminya, Hendri menegaskan empat tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada pucuk pimpinan negara:
* Intervensi Langsung: Meminta Pemerintah Pusat dan komisi terkait di DPR RI segera melakukan kunjungan kerja atau sidang pemantauan langsung ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
* Kedaulatan HET: Menegakkan aturan HET gas subsidi 3 kg di lapangan secara konsisten, memastikan harga kembali ke angka Rp20.000, serta menindak tegas jaringan mafia, penimbun, dan pengecer nakal yang mempermainkan harga.
* Audit Menyeluruh: Melakukan audit komprehensif terhadap tata niaga, jalur distribusi, dan kebijakan harga gas nasional agar kekayaan energi bumi pertiwi tidak lebih murah dinikmati warga negara asing ketimbang rakyat sendiri.
* Solusi Berkelanjutan: Menuntut kebijakan yang memberikan hasil nyata dan permanen bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar janji-janji manis birokrasi.
“Rakyat di negeri ini sudah sabar menunggu berpuluh-puluh tahun. Jangan pancing kesabaran mereka habis. Keadilan energi adalah hak konstitusional setiap warga negara, bukan hak istimewa segelintir spekulan. Untuk DPR RI dan Pemerintah Pusat, detik ini saatnya kalian bertindak!” pungkas Hendri menutup k
eterangannya.
Reporter : Hendri Gunawan
