Bengkulu Utara, JurnalisBengkulu.com – Sudah lima bulan lebih Irjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid bertugas di Bengkulu sebagai Kapolda. Namun, pengusutan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan kebun kas desa berupa kebun sawit seluas 13,8 hektare yang hasilnya tidak jelas selama 15 tahun di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditangani oleh Polres Bengkulu Utara selama 18 bulan, belum juga menemui titik terang.
Sementara itu, sudah lebih dari tujuh bulan lamanya sejak pengajuan audit investigatif oleh pihak Polres Bengkulu Utara kepada Inspektorat Daerah Bengkulu Utara. Hingga kini, belum ada kejelasan, meski pengusutan kasus dugaan korupsi itu diawasi oleh banyak pihak.
Tidak hanya pihak Irwasda Polda Bengkulu yang mengawasi kasus ini, tetapi juga Irwasum Mabes Polri serta Biro Wassidik Mabes Polri. Bahkan, RI 1 melalui Menteri Sekretaris Negara juga turut mengawasi. Namun, mengapa kasus ini tetap saja belum menemui kepastian hukum hanya dengan alasan belum adanya hasil audit investigatif dari Inspektorat Daerah Bengkulu Utara?
Kini, banyak masyarakat mulai berspekulasi terhadap pengusutan kasus dugaan korupsi di Desa Tanjung Sari oleh Polres Bengkulu Utara. Mengapa kasus ini justru sulit sekali naik hingga ke pengadilan? Siapa yang melindungi kasus ini? Mengapa kasus ini terkesan jalan di tempat, meski polisi telah menyampaikan permohonan audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara?
Apakah ada orang besar di balik kasus dugaan korupsi di Desa Tanjung Sari yang melindungi hingga kasus ini sulit sampai ke pengadilan, meski selama 15 tahun hasil kebun kas desa tersebut tidak pernah masuk ke dalam APBDes Desa Tanjung Sari?
Menurut Ishak Burmansyah, aktivis Pekat Bengkulu, sejak awal dirinya mendampingi masyarakat menyampaikan laporan kepada kepolisian, Kejati Bengkulu, bahkan melaporkan penyidik Polres Bengkulu Utara kepada Polda dan Mabes Polri akibat lambannya pengusutan kasus dugaan korupsi di Tanjung Sari tersebut. Namun, hingga kini kasus ini tidak bergeming di tangan Polres Bengkulu Utara.
Sesungguhnya, rakyat Tanjung Sari masih yakin bahwa di negeri ini masih banyak polisi yang baik. Contohnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo saja bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Namun, mengapa kasus dugaan korupsi di Desa Tanjung Sari yang ditangani oleh Polres Bengkulu Utara ini justru jalan di tempat?
Hingga kini, pelaku dugaan korupsi atau penggelapan dana hasil kebun kas desa dari kebun kelapa sawit seluas 13,8 hektare selama 15 tahun yang tidak pernah masuk ke dalam APBDes Desa Tanjung Sari belum mampu ditemukan tersangkanya oleh penyidik Polres Bengkulu Utara.
Lucunya, penyidik Polres Bengkulu Utara juga tidak mau mengibarkan bendera putih tanda menyerah dalam mengusut kasus dugaan korupsi Tanjung Sari ini.
Kini, rakyat Tanjung Sari menunggu apakah selama Irjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid memimpin Polda Bengkulu mampu menindaklanjuti pengusutan kasus dugaan korupsi Tanjung Sari yang ditangani oleh Polres Bengkulu Utara hingga sampai ke pengadilan atau justru hilang begitu saja. Hanya waktu yang akan menjawab.
Apakah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi, Polres Bengkulu Utara tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Sayudi Ario Seto, dalam pidato program 100 hari kerja Kapolri bahwa pada 30 hari pertama dilakukan pemetaan kejahatan berdampak tinggi serta pemeriksaan laporan masyarakat, tunggakan perkara, dan perkembangan kasus?
Namun, kenyataannya di Bengkulu Utara masih ada pengusutan kasus dugaan korupsi yang telah mencapai 1 tahun 8 bulan ditangani oleh Polres Bengkulu Utara, tetapi belum juga selesai.
Hal ini jelas sekali terlihat seakan Polres Bengkulu Utara tidak selaras dengan program 100 hari kerja Kapolri Jenderal Sayudi Ario Seto dalam pemberantasan korupsi di daerah, karena membiarkan kasus dugaan korupsi di Desa Tanjung Sari berlarut-larut hingga 18 bulan tanpa menemukan tersangkanya.
Reporter : Hendri Gunawan
