Lebong, jurnalisbengkulu.com – Sejumlah persoalan di sektor perkebunan dan infrastruktur kembali menjadi aspirasi utama masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lebong Daerah Pemilihan (Dapil) III Masa Sidang I Tahun 2026.
Penjaringan aspirasi masyarakat tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Topos, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan serta persoalan yang masih dihadapi di wilayahnya.
Ketua Komisi II DPRD Lebong, Alpi Haryono, mengatakan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya menjadi bahan untuk diperjuangkan dalam pembahasan di lembaga legislatif.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa menampung aspirasi masyarakat di Dapil III untuk diperjuangkan di gedung parlemen,” ucapnya.
Menurut Alpi, sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat masih berkaitan dengan persoalan klasik, terutama di bidang perkebunan dan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, terdapat pula beberapa usulan masyarakat yang sebelumnya telah direalisasikan.
“Untuk perkebunan, masyarakat mengusulkan pembibitan kopi unggulan. Sementara infrastruktur seperti irigasi Air Baloy, jembatan di Tik Sirong, hingga irigasi Air Buah juga menjadi perhatian. Semua kami tampung dan akan kami perjuangkan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, banyaknya aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu membutuhkan proses dan penyesuaian dengan kondisi kemampuan anggaran daerah. Terlebih, saat ini pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Kendati demikian, DPRD Kabupaten Lebong tetap berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan serta kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar setiap aspirasi ini bisa kami realisasikan demi kemajuan daerah,” sebutnya.
Pelaksanaan reses berlangsung dalam suasana terbuka dan dinamis. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan berbagai keluhan, kebutuhan pembangunan hingga persoalan strategis yang diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
(ADV/NA)
