Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Deputi Bidang Kordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemeko Polhukam menghadiri dan membuka Forum Kordinasi dan Konsultasi (FKK) Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Informatif Transparan dan menjadikan pengelola Informasi Pemerintahan Sebagai Sumber Utama Informasi dan Komunikasi Publik tentang Pemilu, bertempat di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (25/05/2023).
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Deputi Bidang Kordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Marsda TNI, Dr. Arif Mustofa, M.M.
Arif Mustofa sebelum menghadiri kegiatan Forum Kordinasi dan Konsultasi (FKK) ini telah menyampaikan kepada Kepala Menko Polhukam, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., yang berpesan kegiatan tersebut cukup penting karena akan mengawali tahun Pemilun yang cukup krusial di 2024.
“Karena transparansi dan keterbukaan informasi dalam proses Pemilu sangatlah penting untuk memastikan bahwa Pemilu di tahun 2024 dapat berjalan adil dan demokratis, juga untuk diingatkan kembali himbauan Kepala Menko Polhukam di Kampar (17/5) keterbukaan Informasi adalah kunci dalam menjaga transparansi akuntabilitas dalam pemilu dan keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang penting dan tepat, seperti data pemilih, pembaruan data pemilih dan proses penghitungan suara, dengan tujuan masyarakat dapat memantau proses Pemilu dan semua pihak terlibat dalam proses Pemilu memahami dan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan Informasi seperti Pemerintah, KPU, Partai Politik, media dan masyarakat sipil, “ujar Arif juga sebagai Keynote Speaker dalam acara tersebut.
Dia juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Narasumber agar bisa di pedomani dan sekira ditanyakan atau dikomunikasikan, agar bisa menghubungi Pemerintah Pusat.
Dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting karena Pemerintah berkewajiban menyampaikan Informasi Publik kepada seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat juga tidak ragu dalam menerima informasi kalau itu dari pemerintah.
” Hari ini dilakukan Forum Kordinasi dan Konsultasi (FKK) Komisi Informasi seluruh Indonesia, tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Informatif Transparan dan menjadikan pengelola Informasi Pemerintahan Sebagai Sumber Utama Informasi dan Komunikasi Publik tentang Pemilu, dalam hal merumuskan Informasi itu satu sumber yaitu pemerintah dan betul-betul dipercaya oleh masyarakat, sebagai tambahan kita mendapat nilai baik dari Pemerintah Pusat Tentang keterbukaan informasi,” Ujarnya.
Menanggapi hal itu Ketua Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A., mengatakan untuk diketahui Pelayanan Pemilu itu adalah KPU dan KIP bertugas melihat transparansi dan keterbukaan informasi dari semua kegiatan KPU.
“Untuk langkah awal kita sudah Ke KPU, tetapi harapannya juga KPU menjelaskan tahapan dan layanan ke KIP, karena Publik itu bisa mengakses semua tahapan dan layanan dari KPU,” Tutup Donny.
Narasumber masing-masing acara tersebut, Keynote Speaker Deputi Bidang Kordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Marsda TNI, Dr. Arif Mustofa, M.M., Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) bidang Penelitian Dan Dokumentasi, Rospita Vici Paulyn, S.T Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Aliya, SS.ML, Direktur Tata Kelola Kemitraan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Dr. Hasyim Gautama, dan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Laode Burchama, S.STP., M.Si.
Peserta datang dari Forkopimda, Komisi Informasi Publik (KIP) se Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Asisten dan pimpinan Vertikal, Kepala OPD, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Indonesia, dan Pimpinan Media Cetak serta Elektronik.
Reporter : Saprian Utama SH
