Lebong, jurnalisbengkulu.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (11/8/2026).
Pembahasan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Rosen, S.Sos., dan diikuti jajaran anggota Banggar DPRD Lebong. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mencermati program serta rencana pengalokasian anggaran agar pelaksanaan APBD Perubahan 2026 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
Sekretaris DPRD Lebong, Cahya Sectiantoro, mengatakan hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 nantinya menjadi salah satu dasar dalam tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai mekanisme yang berlaku.
“Hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Cahya.
Menurutnya, pembahasan tersebut juga menjadi wadah komunikasi antara DPRD dan TAPD dalam mencermati berbagai aspek, mulai dari perencanaan pendapatan, belanja daerah hingga penentuan skala prioritas pembangunan.
Dengan adanya pembahasan bersama, setiap program dan alokasi anggaran diharapkan dapat disusun secara tepat sasaran serta menyesuaikan kebutuhan daerah dan kemampuan fiskal yang tersedia.
“Pembahasan dilakukan untuk mencermati setiap program dan alokasi anggaran agar benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal daerah,” tuturnya.
Cahya menambahkan, komunikasi yang konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD Perubahan 2026. Melalui pembahasan tersebut, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan dapat diselaraskan sebelum ditetapkan.
“Prinsipnya, kami ingin pembahasan berjalan terbuka dan konstruktif. Program yang menjadi prioritas harus mendapat perhatian dan dukungan anggaran yang memadai,” pungkasnya.
(ADV/NA)
