JAKARTA, JurnalisBengkulu.com — Memperjuangkan kesetaraan dalam dunia pers bukan sekadar memperjuangkan posisi sebuah organisasi. Lebih dari itu, perjuangan tersebut menyangkut pengakuan, kesempatan, dan masa depan seluruh elemen pers nasional di tengah perubahan industri media yang semakin pesat.
Di tengah dinamika itulah Firdaus, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), menyuarakan pentingnya memberikan ruang yang setara bagi perusahaan media siber dalam penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN).
Namun, langkah tersebut berujung pada polemik setelah Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Firdaus dari keanggotaan PWI pada Oktober 2026.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka: apakah perjuangan untuk memperluas partisipasi dalam agenda pers nasional seharusnya menjadi ruang dialog, atau justru berakhir sebagai persoalan keanggotaan organisasi?
Bagi Firdaus dan SMSI, persoalan yang mengemuka bukan semata-mata tentang siapa yang menyelenggarakan HPN 2027. Ada persoalan lebih mendasar, yakni bagaimana membangun kehidupan pers nasional yang memberikan ruang partisipasi secara adil bagi seluruh elemen pers Indonesia.
Kesetaraan Pers Bukan Hak Eksklusif Satu Organisasi
Sejarah pers Indonesia dibangun melalui kontribusi banyak pihak. Wartawan, perusahaan media, organisasi profesi, organisasi perusahaan pers, dan berbagai elemen lainnya mengambil bagian dalam perjalanan panjang dunia jurnalistik Indonesia.
Seiring perkembangan teknologi, wajah pers pun berubah. Media cetak yang selama puluhan tahun menjadi bagian penting industri pemberitaan kini berdampingan dengan media elektronik dan media siber.
Media siber bukan lagi pelengkap. Kehadirannya telah menjadi bagian penting dalam penyebaran informasi, pengawasan kebijakan publik, serta pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh berita.
Di berbagai daerah, perusahaan media siber menjadi saluran informasi yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, lembaga publik, dan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian.
Namun, di balik perkembangan itu, perusahaan media siber masih menghadapi tantangan serius, mulai dari keberlanjutan usaha, keterbatasan pendapatan, persaingan digital, hingga tuntutan menjaga kualitas jurnalistik.
Karena itu, perjuangan memperkuat posisi media siber dalam ekosistem pers nasional bukan persoalan yang dapat dianggap sepele.
Jika media siber diakui sebagai bagian dari pers Indonesia, aspirasi dan kepentingan perusahaan media siber juga patut memperoleh ruang pembahasan yang layak dalam agenda nasional pers.
Prinsip kesetaraan memang tidak berarti setiap organisasi harus memiliki kewenangan yang sama dalam semua urusan. Namun, setiap usulan semestinya dapat dibahas berdasarkan mekanisme yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kerangka itulah perjuangan Firdaus memperoleh relevansi bagi masa depan industri media siber.
Firdaus Membawa Aspirasi Media Siber ke Panggung Nasional
Sebagai Ketua Umum SMSI, Firdaus membawa kepentingan organisasi perusahaan media siber yang memiliki anggota di berbagai daerah Indonesia.
Salah satu langkah yang menjadi sorotan adalah usulannya agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027.
Usulan tersebut memicu perdebatan karena PWI juga memiliki posisi historis dan kelembagaan yang kuat dalam penyelenggaraan HPN.
Namun, mengajukan usulan agar organisasi lain memperoleh kesempatan menjadi penanggung jawab sebuah kegiatan nasional tidak dengan sendirinya berarti meniadakan kontribusi organisasi yang telah lebih dahulu berperan.
Usulan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk membicarakan mekanisme partisipasi, pembagian peran, dan tata kelola HPN pada masa mendatang.
Apalagi, perkembangan industri pers telah melahirkan kebutuhan baru. Perusahaan media siber membutuhkan dukungan ekosistem yang memungkinkan mereka berkembang, meningkatkan profesionalisme, dan mempertahankan keberlangsungan usaha.
HPN seharusnya dapat menjadi momentum untuk membahas kebutuhan tersebut.
Dengan demikian, gagasan yang disampaikan Firdaus patut dinilai berdasarkan substansi usulannya, argumentasi yang mendasarinya, serta mekanisme yang digunakan untuk memperjuangkannya.
Perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN semestinya membuka ruang dialog, bukan menutup kesempatan untuk membahas kesetaraan dalam kehidupan pers nasional.
Pemberhentian Firdaus Memunculkan Pertanyaan tentang Ruang Dialog
Polemik semakin mengemuka setelah Dewan Kehormatan PWI Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Firdaus.
Keputusan tersebut diberitakan tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026.
Keputusan organisasi itu menempatkan Firdaus dalam persoalan keanggotaan PWI, sementara dirinya tetap dikenal sebagai Ketua Umum SMSI.
Di tengah situasi tersebut, persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah pentingnya kejelasan mengenai dasar keputusan, penerapan aturan organisasi, dan hubungan antara tindakan seseorang dalam kapasitas pribadi dengan aspirasi yang disampaikannya sebagai pimpinan organisasi lain.
PWI memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan internalnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, keputusan yang menimbulkan perhatian publik perlu dijelaskan secara terang agar masyarakat pers dapat memahami duduk persoalannya.
Firdaus dan SMSI juga memiliki ruang untuk menyampaikan argumentasi serta menjelaskan tujuan dari usulan yang mereka ajukan.
Dengan demikian, publik dapat menilai persoalan ini berdasarkan fakta dan dokumen, bukan hanya berdasarkan pernyataan sepihak atau kesimpulan yang belum teruji.
Yang perlu dijaga adalah agar perbedaan pandangan mengenai masa depan pers tidak menghilangkan kesempatan untuk membicarakan kepentingan yang lebih luas.
Sebab, kesetaraan pers tidak akan tumbuh apabila perbedaan gagasan justru membuat ruang dialog semakin sempit.
Perjuangan Ini Menyangkut Nasib Perusahaan Pers Daerah
Bagi perusahaan media di daerah, isu kesetaraan bukan sekadar perdebatan antartokoh organisasi di tingkat pusat.
Persoalan ini berkaitan dengan bagaimana media lokal dapat bertahan, mengembangkan kualitas pemberitaan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara berkelanjutan.
Perusahaan pers daerah menghadapi tantangan yang nyata. Mereka harus membiayai operasional redaksi, meningkatkan kemampuan wartawan, mengembangkan teknologi, dan bersaing memperoleh pembaca di tengah perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi.
Di sisi lain, media lokal memiliki fungsi penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah, memberitakan penggunaan anggaran publik, mengangkat persoalan masyarakat, dan memastikan berbagai peristiwa di daerah tidak luput dari perhatian.
Ketika perusahaan pers mengalami kesulitan mempertahankan keberlangsungan usahanya, kemampuan menjalankan fungsi jurnalistik juga dapat terdampak.
Karena itu, penguatan industri media siber perlu menjadi perhatian bersama.
Organisasi perusahaan pers dapat berperan memperjuangkan kepentingan anggotanya, mendorong peningkatan profesionalisme, memperluas kolaborasi, serta membangun hubungan kelembagaan yang mendukung perkembangan industri tanpa mengorbankan independensi redaksi.
Dalam konteks ini, perjuangan kesetaraan yang disuarakan Firdaus melalui SMSI tidak hanya relevan bagi pengurus organisasi di tingkat pusat. Isu tersebut juga berkaitan dengan masa depan perusahaan media di berbagai daerah.
Pers nasional tidak akan kuat jika hanya sebagian elemen yang memperoleh ruang berkembang, sementara perusahaan pers lainnya berjuang sendiri menghadapi tantangan industri.
HPN Harus Menjadi Ruang Bersama bagi Masa Depan Pers
Hari Pers Nasional memiliki nilai historis yang penting. Namun, relevansinya bagi generasi pers saat ini juga ditentukan oleh kemampuannya menjawab persoalan industri media yang terus berubah.
HPN tidak seharusnya berhenti pada seremoni, pertemuan tokoh, dan pemberian penghargaan.
Momentum tersebut dapat digunakan untuk membahas keberlanjutan bisnis media, perlindungan kemerdekaan pers, peningkatan kompetensi wartawan, transformasi digital, dan penguatan perusahaan pers di daerah.
SMSI melalui Sekretaris Jenderal Makali Kumar telah menyuarakan gagasan mengenai kepanitiaan bersama yang melibatkan konstituen Dewan Pers atau penerapan sistem rotasi penanggung jawab HPN.
Gagasan tersebut merupakan usulan yang perlu dibahas lebih lanjut melalui mekanisme dan kesepakatan pihak-pihak terkait.
Namun, substansinya layak menjadi bahan diskusi: bagaimana agar penyelenggaraan agenda nasional pers dapat membuka partisipasi yang lebih luas tanpa mengabaikan sejarah, aturan, dan kontribusi organisasi yang telah berperan.
Kesetaraan tidak harus diwujudkan melalui pertentangan. Kesetaraan dapat dibangun melalui aturan yang transparan, kesempatan mengajukan usulan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang dipahami bersama.
Dalam hal ini, dialog menjadi langkah penting untuk memastikan perbedaan pandangan tidak berubah menjadi perpecahan berkepanjangan.
Firdaus dan Ujian Kesetaraan Pers Indonesia
Polemik yang melibatkan Firdaus memperlihatkan bahwa persoalan masa depan pers tidak hanya berkaitan dengan teknologi dan bisnis media. Persoalan itu juga menyentuh hubungan antarlembaga, pengakuan terhadap beragam elemen pers, dan mekanisme untuk menyalurkan aspirasi.
Perjuangan kesetaraan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: memperkuat industri media, menjaga kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang berkualitas.
Dalam kerangka tersebut, usulan Firdaus agar SMSI memperoleh kesempatan menjadi penanggung jawab HPN 2027 patut dibahas secara terbuka berdasarkan aturan yang berlaku.
Perbedaan pandangan dengan PWI perlu diselesaikan melalui penjelasan yang transparan dan dialog antarlembaga.
PWI tetap memiliki hak untuk menjelaskan dasar keputusan organisasinya. Firdaus dan SMSI pun perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan argumentasi mereka secara utuh.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perjuangan pers bukan terletak pada kemenangan satu organisasi atas organisasi lainnya.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah perjuangan tersebut mampu menghasilkan ekosistem pers yang lebih sehat, memberikan kesempatan berkembang bagi perusahaan media, menjaga independensi wartawan, dan memperkuat hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Kesetaraan pers nasional bukan tentang menggantikan satu pihak dengan pihak lain. Kesetaraan adalah memastikan bahwa tidak ada aspirasi yang diabaikan hanya karena berasal dari elemen pers yang berbeda.
Firdaus telah membawa persoalan partisipasi media siber ke tengah perdebatan nasional mengenai HPN 2027. Bagaimana usulan itu ditindaklanjuti akan bergantung pada proses dialog dan keputusan para pihak yang berwenang.
Namun, satu hal patut menjadi perhatian bersama: masa depan pers Indonesia membutuhkan ruang yang terbuka bagi seluruh elemen untuk menyampaikan gagasan, memperjuangkan kepentingan yang sah, dan berkontribusi terhadap kemerdekaan pers.
Sebab, memperjuangkan kesetaraan pers berarti memperjuangkan masa depan seluruh ekosistem media Indonesia—termasuk perusahaan pers daerah yang selama ini bekerja menjaga arus informasi bagi masyarakat.
