Kanwil Kemenkumham Bengkulu Gelar Monitoring dan Evaluasi terkait Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Kabupaten Lebong

Lebong, jurnalisbengkulu.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Kabupaten Lebong, Selasa (25/06/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data lapangan mengenai implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Dalam pelaksanaannya, tim yang terlibat terdiri dari Kepala Bidang HAM (Afrilinda), Kepala Sub Bidang PPPH (Radi Meydiansyah), JFT Arsiparis, dan JFT Perancang Perundang-undangan. Mereka melakukan pengumpulan data langsung dari notaris dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi selama kegiatan ini mencakup implementasi kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menganalisis efektivitas dan tantangan dalam penerapan peraturan tersebut.

Tujuan utama dari pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari para notaris dan pemerintah daerah setempat. Saran dan masukan yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dan dituangkan dalam laporan rekomendasi perbaikan terhadap peraturan yang dimaksud.

Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi kebijakan di lapangan dan dihasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas peraturan yang berlaku. (RA/ed. MD)