Manna, jurnalisbengkulu.com – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Achmad Brahmantyo Machmud, melakukan pemantauan terhadap efektivitas sistem manajemen kas di Lembaga Pemasyarakatan (Rutan) Kelas IIB Manna pada hari Selasa, 2 April 2024. Hasil evaluasi menyoroti beberapa kendala yang menghambat penerapan mekanisme non-tunai melalui Cash Management System (CMS), serta penggunaan Layanan Sistem (LS) pihak ketiga dan Kartu Kredit Pemerintah di fasilitas tersebut.
Salah satu kendala yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman tentang Cash Management System (CMS) dari pihak KCP BNI Manna Bengkulu Selatan. Kegagalan dalam memahami sistem ini telah menimbulkan kesulitan dalam penerapan prosedur non-tunai di Rutan. Masalah lain yang dihadapi adalah minimnya fasilitas untuk pembayaran kartu kredit di daerah setempat, yang menghambat proses pembayaran yang efisien.
Tidak hanya itu, keberadaan penyedia rekanan Rutan Kelas IIB Manna yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak terdaftar dalam e-katalog juga menjadi perhatian. Kehadiran mereka yang tidak terdaftar dalam sistem ini menimbulkan keraguan akan transparansi dan legalitas transaksi yang dilakukan.
Dalam mengatasi tantangan ini, Kepala Divisi Administrasi telah memastikan bahwa solusi yang tepat akan segera diimplementasikan. Langkah-langkah strategis sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang Cash Management System (CMS) di antara para pihak terkait. Kolaborasi dengan institusi keuangan setempat juga menjadi fokus, untuk memastikan ketersediaan fasilitas pembayaran non-tunai yang memadai di wilayah tersebut. Upaya juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua penyedia rekanan Rutan memiliki NPWP dan terdaftar dalam e-katalog, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. (Humas, Ed.Md.)
