Pemdes Imigrasi Permu Gelar Musyawarah Desa, Bahas APBDes 2026 dan Penetapan KPM BLT DD
Kepahiang, Jurnalisbengkulu.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang menggelar Musyawarah Desa (Musdes). Kegiatan ini bertujuan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan, sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, sekaligus penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
Musyawarah desa ini menjadi forum strategis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan di desa berjalan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program desa ke depan.
Pada kesempatan tersebut, forum juga secara resmi menetapkan daftar nama KPM penerima BLT DD Tahun 2026. Penetapan dilakukan melalui mekanisme musyawarah bersama dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai regulasi, guna memastikan bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.
“Musdes ini menjadi forum penting untuk menetapkan arah kebijakan keuangan desa tahun 2026, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Kepala Desa Imigrasi Permu, M. Yunis, Selasa (14/04/2026).
Lebih lanjut, Kades M. Yunis menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat dapat terus bersinergi dan berkolaborasi memajukan desa.
“Saya berharap kita dapat bersama-sama berkolaborasi dalam memajukan Desa Imigrasi Permu ini. Walaupun menyadari adanya efisiensi anggaran yang terbatas, namun kita mesti tetap semangat, terutama dalam merealisasikan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat,” tegasnya.
Kegiatan berjalan dengan tertib dan dihadiri oleh berbagai unsur. Di antaranya Kepala Desa beserta perangkat, perwakilan Kecamatan Kepahiang, pihak Polsek Kepahiang, Anggota BPD, Tenaga Ahli Pendamping Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta para tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Melalui Musdes ini, Pemdes Imigrasi Permu berharap sinergitas antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik. Hal ini demi mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan serta pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat. (Red)
