Sinergi Pemprov dan Dunia Usaha Diperkuat Lewat SE2026
Bengkulu, Jurnalisbengkulu.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui rapat koordinasi yang digelar di Balai Raya Semarak, Senin (18/5). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.
Rapat dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mewakili gubernur. Kegiatan dihadiri pelaku usaha dari berbagai sektor, Ketua Baznas Provinsi Bengkulu Romli, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Win Rizal, jajaran organisasi perangkat daerah, serta instansi terkait lainnya.
Dalam forum itu, pemerintah dan pelaku usaha membahas berbagai isu penting, mulai dari peningkatan investasi, kemudahan perizinan usaha, penguatan UMKM, hingga dukungan sektor usaha terhadap program sosial daerah melalui zakat mal.
Herwan Antoni menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha agar kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk memperkuat kerja sama dengan Baznas Provinsi Bengkulu dalam penyaluran zakat perusahaan maupun zakat pribadi.
“Melalui kolaborasi ini, zakat yang dihimpun dapat kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan kemasyarakatan lainnya,” ujar Herwan.
Selain menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan BPS Provinsi Bengkulu untuk menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, menjelaskan SE2026 menjadi agenda penting untuk memetakan kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Pendataan akan mencakup perkembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, daya saing usaha, hingga kondisi terkini pelaku UMKM di Bengkulu.
Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih akurat dan berkelanjutan.
“Partisipasi pelaku usaha sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi daerah,” kata Win Rizal.
Ia menambahkan, pengisian kuesioner SE2026 secara daring telah dimulai sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Sementara pendataan langsung oleh petugas lapangan dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
BPS juga memastikan seluruh data responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional. (Rls)
