Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu Santosa membuka jalannya kegiatan Penguatan Integritas Petugas dan Pelayanan Prima No Pungli No Gratifikasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bengkulu menggandeng narasumber yang kredibel dari KPPN dan DJPB Provinsi Bengkulu, Kamis (16/11/2023). Hadir dalam kegiatan para Pimti Kanwil Kemenkumham Bengkulu, para Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Kepala TU, Kasi Binadik Lapas/Rutan, PPK, Bendahara dan Operator RKA-K/L.
Kakanwil menyampaikan dalam sambutannya, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel, bebas dan bersih dari pungutan liar, pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi menuju Birokrasi yang bersih dan melayani dan semakin PASTI. “Dalam rangka pengolaan keuangan wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun secara akurat dan akuntabel. Laporan keuangan yang akurat menjadi tolak ukur perbaikan di tahun berikutnya. Semoga para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik” pungkas Kakanwil.
Bertindak sebagai moderator Kepala Bagian Program dan Humas Masnawati, dan narasumber yakni Kepala KPPN Bengkulu, Mohammad Arief Brata yang mengupas Strategi Penguatan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, dimulai dari Mekanisme Pembayaran APBN, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Implementasi Jabatan Fungsional dan Implementasi Sertifikasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan. “Good Corporate Governance membutuhkan Akuntabilitas, Transparansi, Shareholder consensus, Manajemen yang Adil, Daya Tanggap (Responsiveness) dan Integritas” serta 5M of Management, yakni : Men, Material, Machines, Method and Money.
Materi berikutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Rohmiati dari Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu yang menyampaikan tentang Zona Integritas – Wilayah Bebas dari Korupsi Wujud Nyata Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Kerangka Kerja Integritas. _“Moto dalam memberikan layanan yang harus kita terapkan adalah: Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Antusias dan TUNTAS. Dalam peningkatan integritas dibutuhkan upaya pencegahan dan penindakan, adanya monitoring dan evaluasi secara internal, pencegahan korupsi dan gratifikasi, peningkatan kualitas layanan, adanya manajemen media serta pemantauan pelaporan yang meliputi pemantauan risiko, kode etik dan prilaku, laporan pengaduan dan sebagainya serta peningkatan spiritualitas pegawai.
Penguatan ini diikuti dengan baik oleh peserta dan harapannya dapat mewujudkan Kanwil Kemenkumham Bengkulu yang AKUNTABEL dan semakin PASTI dalam pelaporan keuangan. (HUMAS/Ed. MD).
