Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bengkulu sampai dengan Juni 2023 dalam kondisi stabil dengan kinerja yang positif, likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga seiring dengan kondisi ekonomi nasional yang relatif stabil.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pengawasan Industri Jasa Keuangan (IJK) Perwakilan OJK Bengkulu, Herwan Achyar dalam acara Media Update dengan tema “pemaparan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) triwulan II tahun 2023 di Provinsi Bengkulu” di Ruang Rapat Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu, Rabu, (30/08/23).
Selain itu Herwan menyampaikan posisi Juni 2023, penyaluran kredit perbankan di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yoy. Sehingga performa itu turut berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Provinsi Bengkulu di tengah semakin terkendalinya kondisi pasca-pandemi Covid-19.
“Penyaluran kredit Bank Umum mencapai Rp26,60 triliun atau tumbuh 5,18 persen yoy, sedangkan pertumbuhan kredit BPR dan BPRS mencapai 31,4 persen yoy. Sementara berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit didorong oleh peningkatan kredit Investasi, Modal Kerja, dan Konsumsi. Sedangkan berdasarkan sektor pertumbuhan kredit disumbang oleh sektor pemilikan peralatan rumah tangga (termasuk pinjaman multiguna), pertanian, perburuan dan kehutanan, perdagangan besar dan eceran, bukan lapangan usaha lainnya,” ujarnya.
Di lain itu Herwan, menyampaikan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank umum di Provinsi Bengkulu mencapai Rp15,49 triliun atau turun sebesar 13,51 persen yoy. Sedangkan untuk DPK Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah juga mengalami penurunan sebesar 24,45 persen yoy atau sebesar Rp37,03 miliar.
“Fungsi intermediasi posisi Juni 2023 sedikit meningkat tercermin dari Loan to Deposit
Ratio (LDR) turun dari 59,31 persen menjadi 58,23 persen. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan kredit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK,” ucapnya.
Sementara untuk penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu pada posisi Juni Tahun 2023 sebesar
Rp1,48 triliun yang terdiri dari KUR Mikro sebesar Rp852,17 miliar dengan 17.046
debitur, KUR Kecil Rp599,98 miliar dengan 2.627 debitur dan KUR Supermikro Rp25,84 miliar dengan 2.699 debitur. Sedangkan Penyaluran Kredit UMKM di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan sebesar Rp893 miliar menjadi sebesar Rp12,48 triliun atau sebesar 7,71 persen yoy.
“Jumlah investor pasar modal wilayah Provinsi Bengkulu masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yang mencapai double digit secara yoy dengan kecenderungan tumbuh melandai,” tambah Herwan.
Pada Juni 2023, jumlah investor saham di Provinsi Bengkulu sebanyak 24.101 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 21,13 persen yoy. Jumlah investor Reksa Dana dan SBN masing-masing tumbuh sebesar 25,37 persen yoy dan 19,43 persen yoy. Nilai kepemilikan saham di Provinsi Bengkulu posisi Juni 2023 mencapai Rp247,83 miliar, tumbuh 9,06 persen yoy dan untuk nilai transaksi saham pada bulan Juni 2023 mencapai sebesar Rp 144,87 miliar turun dari tahun sebelumnya sebesar 56,75 persen yoy.
OJK Provinsi Bengkulu juga terus meningkatkan program literasi dan keuangan secara masif dalam rangka mendukung pencapaian target inklusi dan literasi keuangan nasional, melalui kegiatan literasi keuangan kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu dan publikasi informasi di media sosial. Selama 2023 hingga Juli, OJK Provinsi Bengkulu telah melaksanakan 31 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 5.919 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, pelajar dan pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu. Selain penyampaian literasi keuangan, OJK Provinsi Bengkulu juga melakukan sosialisasi mengenai Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal kepada Masyarakat di Provinsi Bengkulu. Serta melalui media sosial Instagram @ojk_bengkulu sebagai saluran media komunikasi dengan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat.
Sementara itu, sejak awal Januari hingga 31 Juli 2023, OJK Provinsi Bengkulu telah menerima 67 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 26 merupakan pengaduan sektor perbankan dan 41 merupakan pengaduan sektor IKNB. Status pengaduan yang masuk di periode tersebut saat ini adalah sebanyak 45 pengaduan telah selesai (ditutup), 8 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 14 pengaduan dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Perkembangan TPAKD di Provinsi Bengkulu terdapat 11 TPAKD yang tersebar di 1 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota dan setiap Kabupaten/Kota, sejak TPAKD di Provinsi Bengkulu dibentuk, terdapat beberapa program kerja untuk mendorong pergerakan ekonomi daerah.
Salah satu program TPKAD di Provinsi Bengkulu guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan adalah program kerja Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI).GM EKI ini dapat menjadi acuan dalam menciptakan keuangan inklusif di wilayah perdesaan melalui pendekatan penguatan sinergi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan di bawah koordinasi forum Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD).
Selain itu juga dilakukan Edukasi dan Sosialiasi Waspada Investasi dan Pinjaman Ilegal agar masyarakat terhindar dari bahaya dari penipuan dalam berinvestasi dan bahaya pinjaman online illegal yang sedang marak terjadi, serta dilakukan Edukasi Pasar Modal kepada Masyarakat Desa guna meningkatkan pemahaman terkait investasi di bidang pasar modal.
#OJK Bengkulu#Keuangan Provinsi Bengkulu#Tumbuh Positif#Industri Jasa Keuangan(IJK)
