Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu Terkait Pandangan Umum Fraksi Tentang RUED-P Bengkulu

Bengkulu, JB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mengelar rapat paripurna, membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap REPERDA tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bengkulu (RUED-P) di Gedung Rapat DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (14/05/2019).

Rapat tersebut dihadiri 26 anggota DPRD Provinsi Bengkulu serta perwakilan Rektor, Kapolda, Dandrem dan tamu undangan.

Gubernur Bengkulu yang diwakili Sekertaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti, menyampaikan bahwa kebutuhan energi Indonesia terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk, untuk itu, perlu peningkatan Kebutuhan Energi dengan cara meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan serta mengoptimalkan potensi Sumber Daya Energi Daerah.

“Kita harus memperhatikan dampak Positif dan Negatif dalam meningkatkan sumber energi yang ada di Provinsi Bengkulu, dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan Daerah,” kata Nopian Andusti.

Lanjut Nopian Andusti, terkait masalah banjir, bupati dan gubernur harus bersama sama mengevaluasi penyebab banjir tersebut.

“Terkait Bencana alam kemarin, kita harus mengevaluasi bersama dengan Bupati dan Gubernur serta instansi vertikal terkait masalah penyebab banjir itu, kita tidak boleh serta merta menuduh penyebab banjir itu diakibatkan oleh aktivitas pertambangan, kita harus mengkajinya lebih dalam lagi,” terang Nopian.

Menindaklanjuti permasalah tersebut,  DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan pandangannya terkait energi yang ada di Provinsi Bengkulu.

 “Kita harus menindaklanjuti perusahan-perusahan tambang Batu Bara terkait bencana alam yang melanda masyarakat Provinsi Bengkulu yang diduga akibat kerusakan aktivitas tambang. ini harus kita benahi kembali,” sampai Farial perwakilan dari partai Partai Amanat Nasional (PAN).

Disisi lain, perwakilan dari partai Nasdem menyambut baik dengan adanya pembangunan energi yang ada di Provinsi Bengkulu tersebut.

“Kami menyambut baik dengan adanya rencana umum energi daerah Provinsi Bengkulu,” terangnya.

Berbeda halnya dengan fraksi Hanura, yang mengatakan untuk tidak semerta merta mementingkan pembangunan, karena menurutnya, pemerintah juga harus menjaga kelangsungan lingkungan hidup.

“Jangan mementingkan pembangunan, sehigga kita lalai dalam upaya mencintai lingkungan, dalam hal ini kita harus bergerak menidaklanjuti lagi,” ujarnya.(Ers)