oleh

Tertutup Peluang Pelaksan Tugas Kepala Daerah Bertarung di Pilkada.

Jakarta, jurnalisbengkulu.com- Ditemui saat halal bihalal Perempuan Indonesia Maju (PIM), di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (25/Mei), aktivis media sosial Rudi S.Kamri menyampaikan apresiasi terhadap perkumpulan emak-emak Perempuan Indonesia Maju (PIM) yang digawangi Lana T.Koentjoro sebagai Ketua Umum.

“Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman Perempuan Indonesia Maju, ini langkah yang amat kongkrit dalam membuat Indonesia semakin maju dari sisi perempuan. Peranan perempuan tidak bisa dinafikan lagi, karena perempuan adalah soko guru bagi bangsa ini,” tegas Rudi saat ditemui di Grand Sahid Hotel.

Apa yang disampaikan aktivis media sosial ini bukan tanpa alasan, dia melihat 3 tahun perjalanan PIM, telah banyak yang dilakukan terutama dalam sektor pembinaan terhadap UMKM, edukasi terhadap gerakan perempuan berani berbicara, gerakan budaya, singaktanya sudah sangat konkrit yang dilakukan PIM.

“Yang paling penting ada kesatuan gerak dari perempuan yang dikordinasi dan selaras dengan tujuan dari pemerintah, ini luar biasa. Berikan peran yang lebih kepada perempuan, jadi saatnya perempuan mau tampil. Ini bukti bahwa perempuan di Indonesia tidak ada masalah, demikian halnya dengan kesetaraan gender, tidak ada masalah di Indonesia,” tegas Rudi .

Menyinggung konstelasi politik 2024, apakah ada figure wanita yang bisa mengikuti jejak Megawati Sukarnoputri ? Menurutnya, sampai detik ini dia belum melihat ada figure perempuan yang tampak. Namun peluang perempuan masih sangat terbuka, harapannya ruang gerak perempuan jangan dibatasi tapi perempuan harus berjuang, jangan karena perempuan lalu kita dukung, kita lihat kemampuannya.

Aksi penolakan terhadap penunjukan pelaksana tugas yang terjadi dibeberapa daerah sangat disayangkan aktivis media sosial Rud S.Kamri. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu tejadi aksi demo sekelompok masyarakat terhadap penetapan Plt. Bupati di Kabupaten Muna Barat dan Buton Selatan (Sultra). Masa demo menuntut Gubernur Sulawesi Tenggara menunda pelantikan Plt.Bupati dengan dalil penetapan Plt. Oleh Kementrian Dalam Negeri untuk mengisi jabatan tersebut tidak sesuai dengan usulan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Menanggapi hal itu, menurut Rudi, pemerintah tidak ada kepentingan politik dalam hal ini, penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) Bupati semata untuk menjaga konsistensi pelayanan publik dan pemerintah pusat bertanggung jawab agar pembangunan di daerah tidak berhenti.

Dirinya tidak sependapat dengan kelompok yang menolak, karena apa yang dilakukan pemerintah ada aturannya. Pelaksana tugas (Plt) dipastikan tidak boleh maju menjadi kepala daerah di daerah itu.

Salah satu dasar penolakan yang dilakukan sekelompok masyarakat, ditenggarai Plt. yang ditunjuk mempunyai hubungan kekerabatan, atau punya garis politik yang sama, sehingga dikuatirkan akan mempermudah kelompoknya atau sang Plt. untuk bertarung dalam pilkada berikutnya.

Jangan kuatir, sudah ada aturannya, mereka yang ditunjuk sebagai Plt. dipastikan tidak akan maju dalam proses Pilkada, aman, tidak ada peluang bagi Plt. untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di tempat dimana dia menjabat sebagai Plt.

“Pemerintah selalu menunjuk pejabat pemerintah, dan pejabat tersebut sudah dapat dipastikan tidak akan maju dalam proses pemilihan kepala daerah di tempat itu. Jika ada rumor pemerintah pusat akan menugaskan orang di luar pejabat pemerintah yang akan menduduki Plt. itu sangat keliru,” tegasnya.

Mengakhiri percakapannya dengan awak media, Rudi berharap media bisa menginformasikan kepada masyarakat, tentang hal ini. Sampaikan kepada masyarakat, tidak ada peluang bagi Plt. Gubernur/Bupati/Walikota untuk maju dalam dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), ada aturannya.**

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.